Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan, kebijakan fiskal dan moneter Indonesia mencerminkan kesiapan dalam menghadapi tekanan yang terjadi.

Terutama, tekanan eksternal seiring pengetatan moneter Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau The Fed dan memanasnya tensi geopolitik yang saat ini masih berlangsung.

Baca juga: Perubahan Peta Geopolitik Global: Berapa Lama Perang Rusia Vs Ukraina Akan Bergantung pada 3 Hal Ini

"Kami melihat bahwa kuda-kuda yang dipasang mencerminkan baiknya kerja sama dan komitmen pemerintah dalam membawa ekonomi dalam negeri kembali bangkit melalui kebijakan-kebijakannya yang inovatif dan beragam," ujar dia melalui risetnya, Kamis (24/3/2022).

Dia menjelaskan, hasil evaluasi Article IV Consultation yang dirilis International Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi dalam negeri dimulai pada kuartal akhir 2021 dan terus menguat pada 2022.

"Ini didukung oleh pulihnya permintaan domestik dan harga komoditas global yang melambung. Hal tersebut juga tidak lepas dari komitmen otoritas untuk mengembalikan defisit fiskal ke level 3 persen pada 2023," kata Nico.

Kemudian, upaya dalam mendorong pendalaman dan inklusi pasar keuangan, khususnya melalui digitalisasi, serta reformasi struktural.

Baca juga: Tembus Rp 1 Juta Per Gram, Pengamat: Faktor Geopolitik Imbas Invasi Rusia Buat Harga Emas Naik Terus

Baik itu reformasi struktural di sektor riil maupun di sektor keuangan untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan, dan memitigasi dampak pandemi.

Lebih lanjut, Nico menambahkan, Bank Indonesia (BI) turut membantu pemerintah dalam melakukan pembiayaan anggaran melalui skema burden sharing.

Di mana Surat Berharga Negara (SBN) yang dikeluarkan pemerintah dibeli oleh BI di pasar perdana telah mencapai Rp 358,32 triliun sepanjang 2021 dan Rp 8,76 triliun per 15 Maret 2022, untuk program pemulihan ekonomi nasional dengan mekanisme lelang utama dan greenshoe option (GSO).

"Program burden sharing yang dilakukan memang akan berpengaruh pada neraca keuangan BI. Namun, dukungan pembiayaan anggaran demi kebangkitan ekonomi jauh lebih bernilai," pungkasnya.