TRIBUNNEWS.COM - Jelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan, masyarakat pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diimbau untuk segera melapor.

Pasalnya, Kamis (31/3/2022) besok adalah hari terakhir pelaporan SPT Tahunan.

Pelaporan SPT Tahunan kini bisa secara online dengan mengakses atau login djponline.pajak.go.id.

Bila telat atau malah tidak melapor sama sekali, siap-siap saja dikenai denda Rp 100 ribu.

Baca juga: Cara Lapor SPT Pajak Beserta Dokumen yang Diperlukan, Batas Pengisiannya Besok, 31 Maret 2022

Baca juga: Cara Lapor SPT Pajak Melalui www.pajak.go.id, Batas Akhir 31 Maret 2022, Ada Denda jika Telat Lapor

Diketahui, para wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah Rp 60 juta/tahun maupun di atas Rp 60 juta/tahun harus melaporkan SPT Tahunan.

Pelaporan SPT Tahunan bisa dilakukan tanpa harus datang ke kantor pajak alias via online.

Berdasarkan pengalaman Tribunnews.com, waktu yang dibutuhkan untuk mengisi atau membuat laporan SPT Tahunan sangat singkat, kurang dari lima menit.

Selain itu, pelaporan SPT Tahunan lewat djponline.pajak.go.id dapat dilakukan menggunakan HP, laptop, atau komputer.

Namun, pastikan untuk memiliki koneksi internet yang stabil serta siapkan data lengkap.

Sebelum mengisi SPT Tahunan, ada baiknya Anda menyiapkan tiga dokumen penting, yaitu NPWP, E-FIN, dan Bukti Potong Pajak.

NPWP tentu sudah Anda punyai, sedangkan EFIN tidak setiap orang punya apalagi bagi mereka yang baru pertama kali melaporkan SPT Tahunan.

EFIN atau Electronic Filing Identification Number adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Ditjen Pajak untuk wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan Ditjen Pajak.

EFIN hanya diberikan sebanyak satu kali oleh Ditjen Pajak sehingga EFIN berlaku seumur hidup.

Ada dua cara untuk memperoleh dan mengaktifkan EFIN, yaitu datang langsung ke kantor pajak terdekat atau via online.

Sementara itu, bukti potong formulir 1721 A1 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja dan bukti potong PPh 21 Final jika ada.

Misalnya penjualan tanah/bangunan, bunga deposito, bukti potong dividen, dan lainnya.

Setelah menyiapkan tiga dokumen ini, Anda sudah siap untuk mengisi dan melaporkan SPT Tahunan di djponline.pajak.go.id.

Namun, sebelum mengisi SPT Tahunan, Anda perlu mengetahui ada tiga jenis formulir untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Yaitu Formulir 1770, Formulir 1770 S, dan Formulir 1770 S.

Kali ini, Tribunnews.com akan mencontohkan pengisian SPT Tahunan dengan Formulir 1770 S bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan di bawah Rp 60 juta:

1. Buka situs djponline.pajak.go.id atau klik link ini.

2. Isikan NPWP dan password serta kode keamanan lalu klik Login.

3. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan lalu klik Lapor.

Pada laman ini, Anda akan diminta untuk memilih cara pengisian SPT secara elektronik, yaitu Mengunduh Formulir (e-Form) atau Mengisi Langsung di Situs Web (e-Filing)

4. Setelah itu, klik pada ikon E-Filing lalu klik Buat SPT.

5. Anda akan diberikan sejumlah pertanyaan terkait status Anda, apakah memiliki usaha, berpenghasilan kurang dari Rp 60 juta.

Setelah itu, Anda akan diarahkan untuk mengisi SPT Tahunan dengan Formulir 1770 SS dalam bentuk formulir.

6. Isi data Formulir dengan mengisi Tahun Pajak 2021 lalu pilih status SPT Normal dan pembetulan ke-0.

Sistem akan mendeteksi secara otomatis apabila ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga.

7. Pada halaman selanjutnya, Anda bisa mulai mengisi laporan E-Filing diawali dengan bagian A Pajak Penghasilan.

Pastikan penghasilan final yang Anda isikan sesuai dengan Bukti Potong yang telah diterima.

8. Kemudian pilih salah satu opsi pada kolom Penghasilan Tidak Kena Pajak.

9. Setelah selesai pada bagian A, Anda dapat klik Berikutnya untuk masuk ke bagian B.

Bagian B berisi penghasilan yang dikenakan PPh Final dan yang dikecualikan dari Objek Pajak.

10. Selesai mengisi data, Anda dapat melanjutkan mengisi bagian C tentang Daftar Harta dan Kewajiban.

11. Bila sudah selesai semua bagian, masuk ke bagian D dengan isi Pernyataan.

Pastikan semua data yang Anda isikan semua benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

12. Jika semua formulir sudah diisi dengan lengkap, mintalah kode verifikasi untuk pengiriman SPT Tahunan.

Kode verifikasi akan dikirim melalui email atau nomor telepon yang sudah didaftarkan.

13. Klik Kirim SPT setelah mengisikan kode verifikasi.

14. Dan, tugas Anda mengisi SPT Tahunan pakai E-Filing sudah selesai.

15. Notifikasi status e-SPT dan Bukti Penerimaan Elektronik akan diberikan kepada Anda melalui email yang sudah didaftarkan.

Sanksi Jika Tak Melaporkan SPT Tahunan

Apa sanksi yang bakal diterima wajib pajak apabila tidak melaporkan SPT Tahunan? 

Diberitakan Tribunnews.com, berikut sanksi yang bakal diterima apabila tidak melaporkan SPT Tahunan: 

Sanksi pidana

Sanksi ini merupakan konsekuensi yang akan diterima oleh wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunannya.

Menurut Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Neilmadrin Noor, konsekuensi yang dimaksud dapat berupa sanksi ringan hingga berat.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mereka yang memiliki kewajiban membayar pajak adalah yang memiliki NPWP dan masih menjadi wajib pajak.

Apabila tidak melaporkan SPT tahunan, Anda bahkan bisa dikenakan sanksi pidana yang bisa mengancam wajib pajak yang dengan sengaja tidak melapor.

Sanksi ini juga berlaku bagi mereka yang melaporkan SPT, tetapi dengan isian yang tidak sesuai.

“Undang-Undang juga mengatur dapat dikenakan sanksi pidana bila terbukti dengan sengaja tidak melaporkan SPT, atau melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau sengaja tidak melaporkan penghasilannya, atau tidak lengkap,” tutur Neil kepada Kompas.com.

Sanksi denda

Jika wajib pajak tak melaporkan SPT atau terlambat melapor, maka akan dikenakan denda dengan besaran tertentu, seperti tercantum dalam Pasal 7 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000, sementara wajib pajak badan akan dikenakan denda sebesar Rp1 juta.

Di sisi lain, denda keterlambatan melapor akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Aghnia Hilya)