Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM.COM, JAKARTA - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan, jika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi, sebaiknya dilakukan secara berkala. 

Hal ini untuk mencegah inflasi tinggi yang kemudian akan berdampak luas di masyarakat maupun bagi pertumbuhan ekonomi. 

“Apabila opsi menaikkan, kita rasa menaikkan secara gradual (bertahap) lebih tepat daripada naik signifikan,” katanya, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Pimpinan Komisi VII DPR: Atasi Persoalan BBM Subsidi Harus Dilakukan Secara Simultan

Dalam perhitungannya, jika Pertalite naik ke harga Rp 8.000, maka inflasi masih berada di 5,5 persen, naik ke Rp 9.000 inflasi berada di kisaran 6,5-7 persen dan jika langsung ke Rp 10.000, inflasi bisa menembus 8 persen.

“Dengan kenaikan harga pertalite, itu pasti inflasi cukup tinggi. Dampaknya tinggi, daya beli menurun, juga terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masyarakat miskin baru,” sebut Nailul.

“Kalau pemerintah ingin manfaatin uang dari PNBP dan pajak yang kenaikan positif, bisa untuk menambah subsidi BBM. itu tergantung sekali dengan political will,” sambungnya.

Selain itu, ada opsi re-alokasi anggaran untuk bisa menambal beban subsidi. Misalnya anggaran yang kurang urgent, seperti food estate, IKN, infrastruktur kereta cepat, yang bisa jadi tambalan. 

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mendorong pemerintah harus segera mengatasi persoalan penyaluran BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN 2023.

Baca juga: Presiden Partai Buruh Ingatkan Kenaikan Harga BBM Akan Timbulkan Efek Domino Negatif

Menurutnya, efek kenaikan harga bagi pengguna yang tidak lagi boleh mengkonsumsi BBM bersubsidi bisa dilokalisir, sehingga dampak inflasi tidak terlalu tinggi. 

Jika strategi pembatasan berhasil, maka APBN bisa diselamatkan sekaligus bisa mengendalikan inflasi.

"Inflasinya berpengaruh tapi tidak signifikan. Kalau 60 persen diselamatkan, (inflasi) bisa 0,5 persen. Asal solar tidak naik," ujarnya.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan menempuh kebijakan menaikkan BBM bersubsidi mengingat ancaman inflasi dan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. 

“Saya tidak yakin Pak Jokowi mau mengorbankan pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai dengan susah payah ini," ungkapnya.

Baca juga: Demokrat Tolak Kenaikan Harga BBM: Timbulkan Masalah Besar Bagi Rakyat

Sebelumnya, dua Menteri koordinator berbeda suara soal rencana pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. 

Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan keputusan kenaikan harga bbm subsidi bakal diumumkan Jokowi minggu ini, tetapi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto kemudian menyampaikan belum ada kenaikan harga BBM dalam waktu dekat.