Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bank Indonesia memprediksi inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) nasional bakal terus mengalami peningkatan, terutama di 2022 hingga 2023.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan, tingginya inflasi nasional terkena efek melejitnya harga komoditas pangan dan juga energi di tingkat global.

"Tekanan inflasi yang meningkat terutama karena tingginya harga komoditas pangan dan energi global," ucap Perry dalam pengumuman BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) secara virtual, Selasa (23/8/2022).

Baca juga: Harga Pertalite dan Solar Naik, Ekonom Prediksi Inflasi Akan Melonjak di Atas 7 Persen 

Ia juga mengungkapkan, Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year on year/yoy), lebih tinggi dibandingkan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 4,35 persen (yoy).

Kemudian, inflasi kelompok pangan bergejolak (volatile foods) tercatat sangat tinggi mencapai 11,47 persen (yoy), terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pangan global dan terganggunya pasokan.

Inflasi kelompok harga diatur Pemerintah (administered prices) juga meningkat menjadi 6,51 persen (yoy) sejalan dengan kenaikan angkutan udara dan harga BBM nonsubsidi.

Sementara itu, inflasi inti masih relatif rendah sebesar 2,86 persen (yoy) didukung oleh konsistensi kebijakan Bank Indonesia dalam menjaga ekspektasi inflasi.

"Ke depan, tekanan inflasi IHK diprakirakan meningkat, didorong oleh masih tingginya harga energi dan pangan global, serta kesenjangan pasokan," papar Perry.

Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprakirakan berisiko meningkat akibat kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi dan inflasi volatile food.

Baca juga: Saran DPR untuk Pemerintah Sebelum Naikkan Harga BBM Bersubsidi: Lihat Dampak Inflasi dan Daya Beli

Serta semakin menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan.

"Berbagai perkembangan tersebut diprakirakan dapat mendorong inflasi pada tahun 2022 dan 2023 berisiko melebihi batas atas sasaran 3,0 persen," jelas Perry.

"Karenanya diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Bank Indonesia untuk langkah-langkah pengendaliannya," pungkasnya.