Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bantauan sosial yang diluncurkan pemerintah bertujuan untuk memastikan daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Program tersebut memiliki makna strategis untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

“Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh,” ujar pemerhati isu-isu global dan strategis Prof Imron Cotan dalam Webinar Nasional Moya Institute bertajuk “Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi”, Jumat (2/9/2022).

Baca juga: Harga BBM Mulai Naik Hari Ini, Jokowi: Ini Adalah Pilihan Terakhir Pemerintah

Sebagaimana diketahui, pemerintah meluncurkan tiga bantuan sosial yang terdiri dari BLT kepada 20,6 juta masyarakat lapisan bawah sebesar Rp 600.000/keluarga/bulan; subsidi upah kepada 16 juta pekerja, sebesar Rp 600.000/kepala/bulan; dan subsidi untuk sektor transportasi, ojek, dan nelayan, sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum, yang dikelola oleh pemda-pemda di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Mantan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Prof Bambang Brojonegoro mengatakan, pemberian subsidi BBM tidak menjadi persoalan sepanjang diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.

"Dan agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras, dapat dicegah,” ujar Bambang.

Baca juga: Harga BBM Subsidi Naik, Pertalite Jadi Rp 10 Ribu Per Liter, Pertamina Siap Jaga Pasokan

Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan, Mukhaer Pakkanna, mengatakan, pemberian subsidi biasa dilakukan oleh negara-negara lain. Namun, akibat tekanan berat terhadap APBN saat ini, sebagai dampak dari krisis energi global, penyesuaian harga BBM bersubsidi memang tidak terelakkan, sepanjang meningkatkan produktivitas.

Politikus Reformasi Mahfudz Siddiq menyebutkan, bila pemerintah tetap jadi merealisasikan penyesuaian harga BBM bersubsidi maka harus disadari ada golongan masyarakat bawah yang terdampak, yang memerlukan perlindungan.

Sebenarnya menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar juga dapat dipertimbangkan pemerintah, agar Indonesia tidak terus-menerus terjebak pada isu yang sama.

Direktur Eksekutif Moya Institute Hery Sucipto mengatakan, penyesuaian harga BBM merupakan langkah tepat untuk melindungi rakyat dan perekonomian nasional dari guncangan global, yang diakibatkan oleh disrupsi rantai pasok, akibat krisis geopolitik.

Pemerintah Naikkan Harga BBM Subsidi : Pertalite Rp10.000 dan Solar Rp6.800

Pemerintah akhirnya buka suara soal simpang siur harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang disebut-sebut bakal naik atau tidak lagi disubsidi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan harga BBM bersubsidi telah disesuaikan.

"Antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter," kata Arifin dalam kanal Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9/2022).

Kemudian, lanjut Arifin, yakni BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

"Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," kata Arifin.

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," pungkas Arifin.