Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN DPR RI Intan Fauzi mengingatkan jajaran Direksi PT Bank Syariah Mandiri Tbk (BSI) untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia.

"Terbentuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), hasil merger antara unit usaha Syariah 3 Bank Himbara: Mandiri, BNI, BRI harus meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia yang masih sangat kecil," kata Intan Fauzi kepada wartawan, Jumat (23/9/2022).

Anggota DPR RI itu mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslin terbesar di dunia.

Namun, cakupan atau akses bagi masyarakat muslim tersentuh dengan baik.

"BSI juga harus segera mengejar sebagai Top 10 Global Sharia Bank," ujar Intan.

Intan menyatakan mendukung rencana PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi Bank Badan Usaha Milik Negara (Bank BUMN).

Baca juga: Mekanisme Penyaluran BSU 2022: Dicairkan Melalui PT Pos Indonesia, Bank Himbara, dan BSI

Di mana progressnya juga telah disampaikan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) Hery Gunardi kepada Komisi VI DPR pada Selasa 20 September 2022 lalu.

Dalam rapat yang dihadiri Direktur Utama dan jajaran Direksi BSI, juga Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto itu, disampaikan jika Bank BSI per Juni 2022 memiliki total aset sebesar Rp 277 triliun dan ekuitas yakni Rp 26 triliun yang dalam hal ini merupakan bank syariah terbesar di Indonesia.

"BSI memiliki peran penting dalam pembangunan perekonomian syariah, kemudian bagian yang penting lainnya yakni dari arsitektur sistem keuangan Indonesia khsusuna dengan melihat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 209 juta penduduk muslim yang seharusnya bisa menjadi pilar dan energi bagi perekonomian nasional," kata Susyanto.

Bank BSI memiliki visi penting yakni menjadi 10 Bank Syariah terbesar di global dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan aset Bank BSI berada di nomor 7 dengan posisi bulan Juni yakni sebesar Rp 277 triliun asetnya.

"BSI tentunya memiliki tanggung jawab yang besar dalam meningkatkan eksistensi pasar syariah di pasar global, dengan peran Kementerian BUMN mendukung penuh rencana pertumbuhan bank syariah melalui berbagai inisiatif yang dilaksanakan baik organik maupun non organik," ucap Susyanto.

Di sisi lain, Intan Fauzi menekankan bahwa rencana aksi korporasi PT Bank Syariah Indonesia dengan kode saham BRIS perlu didukung.

Yakni dengan menerbitkan Right Issue 6 miliar lembar saham senilai Rp5 triliun melalui skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) tentunya kepada para pemegang saham Mandiri, BNI, BRI. Baru kemudian ditawarkan ke publik.

"Hal ini jangan hanya dalam rangka mengejar ekuitas agar CAR BSI dapat mencapai di atas 20 persen, namun harus menjadi indikator bank sehat dan rencana ekspansi kedepan yang terarah, ucap Intan.

Ketua Umum Perempuan Amanat Nasional (PUAN) itu menambahkan, pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) oleh BSI dengan kekhususan sebagai perbankan Syariah bisa dilakukan dengan melalui berbagai kegiatan.

"Pelatihan, pendampingan dan program bagi UMKM harus berbeda dengan institusi konvensional lainnya, juga dapat melibatkan para santri, Dewan Kemammuran Mesjid, Majelis Taklim dan sebagainya," tutur Intan.

Di atas itu semua, Intan Fauzi mengingatkan

"Orientasi BSI harus turut memperbesar industri halal yang sangat potensial," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui jika rasio kecukupan modal perseroan berada di bawah industri. Oleh sebab itu, BSI berencana untuk melakukan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue untuk menaikkan modal pada kuartal IV/2022.

"CAR lebih tinggi itu lebih bagus, karena waktu merger belum ada injeksi modal tambahan. Nah, kita harus injeksi (modal) lewat rights issue," ujarnya.

Hery menyampaikan perseroan akan melakukan rights issue senilai Rp5 triliun yang digunakan untuk ekspansi bisnis BSI, seiring dengan target pertumbuhan biaya perseroan yang cukup tinggi.

Selain itu, aksi tersebut juga untuk mengerek rasio CAR perseroan menjadi 22 persen.

"(CAR) belum mampu ke 25 persen, tapi corporate action berikutnya akan kita kejar ke sana," pungkasnya.