TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ancaman resesi ekonomi global akibat naiknya harga pangan dan krisis energi menjadi perhatian semua negara, termasuk Indonesia.

Kondisi tersebut pun membuat bank sentral di berbagai negara menaikkan suku bunga acuannya sebagai upaya menahan laju inflasi.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dalam menghadapi situasi ekonomi global yang sulit, seluruh pihak harus terus menjaga dan mengoptimalkan modalitas serta kekuatan domestik yang dimiliki Indonesia.

Hal ini sebagai langkah mengantisipasi pembalikan arus modal dari negara-negara berkembang ke negara-negara maju.

“Kekuatan domestik yang perlu kita jaga antara lain adalah konsumsi dalam negeri dan UMKM yang menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi,” ungkap Wapres saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) Ke-9 Tahun 2022 di Jakarta Convention Centre, yang dikutip dari laman Wapres.go.id, Jumat (7/10/2022).

Baca juga: Resesi Global Hambat Pemulihan Ekonomi Indonesia, Para Pemimpin Negara Sedang Bertarung

Bukan tanpa alasan, kata Ma'ruf, pada triwulan II tahun ini, 51,47 persen PDB berasal dari konsumsi rumah tangga.

“Untuk itu, pemerintah terus menjaga level daya beli dan konsumsi masyarakat melalui bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang menyasar rumah tangga maupun UMKM,” tuturnya.

Wapres menyebut, pemerintah saat ini juga terus menggaungkan gerakan nasional bangga buatan Indonesia.

Ia pun menegaskan bahwa produk-produk buatan dalam negeri, tidak terkecuali produk UMKM, tidak kalah mutunya jika dibandingkan produk impor dari negara lain.

“Produk fesyen hijab misalnya, telah berhasil merebut hati konsumen domestik dan luar negeri. Ini harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Untuk itu, Wapres mengimbau khususnya kepada para pejabat pemerintahan agar tidak ragu membeli dan menggunakan produk lokal.

“Mari kita menjadi yang pertama, memberi contoh kepada masyarakat, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri,” ajaknya.

Tantangan Perbankan

Di tengah ketidakpastian global dan ekonomi yang masih tinggi, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus menyoroti berbagai tantangan ke depan bagi sektor perbankan untuk dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tantangan pertama yang perlu dicermati adalah tantangan-tantangan yang ada pada tatanan global.

Meskipun sudah mulai mereda, seperti pandemi dan disrupsi rantai pasok, namun kenaikan inflasi, kenaikan harga energi, dan perlambatan ekonomi global seperti Amerika Serikat dan Tiongkok, serta kenaikan suku bunga secara global masih menjadi penyebab tingginya ketidakpastian.

Baca juga: Presiden Jokowi Bicara di P20: Kita Harus Perkuat Titik Temu untuk Atasi Krisis Lebih Efektif

“Berbagai lembaga internasional tetapi memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,9% sampai dengan 3,2% pada tahun 2022. Di 2023 juga ekonomi global diperkirakan hanya gak jauh beda dengan yang sekarang di kisaran 2,8% sampai dengan 3% perlambatan ekonomi yang dikombinasikan oleh kenaikan harga dapat memicu risiko terjadinya stagflasi di beberapa negara,” kata Purbaya.

Tantangan kedua, literasi keuangan yang masih rendah.

Berdasarkan survei OJK tahun 2019 indeks inklusi keuangan nasional berada pada level 76,19%, sementara indeks literasi keuangan berada pada level 38,03%.

“7 dari 10 masyarakat Indonesia telah memiliki akses kepada produk dan jasa keuangan namun hanya 4 dari 10 orang yang memahami apa itu produk dan jasa keuangan artinya terdapat gap yang signifikan antara inklusi dengan literasi keuangan nasional. Pemahaman masyarakat yang terbatas atas produk keuangan menyebabkan timbulnya berbagai risiko seperti penipuan yang berdampak buruk kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, tantangan ketiga yaitu digitalisasi.

Perkembangan digital meningkat begitu pesat sehingga memunculkan segmen-segmen di dalam ekonomi dan keuangan dan dapat menimbulkan berbagai kejahatan siber bila literasi keuangan digital tidak dioptimalkan.

Di sisi lain, sektor perbankan juga diminta untuk terus memperkuat sistem informasi agar infrastruktur perbankan memumpuni untuk mencegah terjadinya kejahatan siber.

“Kita mengetahui bahwa kian hari risiko cyber security akan meningkat, apalagi masyarakat tidak memiliki literasi tinggi secara digital kasus-kasus seperti scamming, phishing, ransomware dan kejahatan-kejahatan keuangan lain melalui cyber,” ucap Purbaya.

Terakhir, pendalaman pasar keuangan di Indonesia yang masih rendah dibandingkan dengan dengan negara-negara tetangga.

Baca juga: Daftar Negara yang Terancam Resesi 2023, Ada Amerika Serikat hingga Rusia

Purbaya merinci, kapitalisasi pasar modal Indonesia di tahun 2020 masih di 46,9% terhadap PDB. Sementara, Filipina sudah berada pada level Thailand 108,7% dan Malaysia 129,5%.

Kemudian, rasio finansial sistem deposit Indonesia per 2021 masih rendah dalam level 41,2% pada PDB, sementara itu yang lebih tinggi Filipina sebesar 77,7%, Malaysia 122,6% dan Thailand 135,6%.

“Pendalaman pasar keuangan ini perlu terus ditingkatkan supaya peran pasar keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan semakin tinggi dan tidak tergantung terhadap dana asing dalam pembangunan nasional,” tuturnya.