Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, LONDON – Perdana Menteri Inggris Liz Truss resmi menaikkan pajak korporasi tahun depan, keputusan tersebut diambil tidak lama setelah pemecatan yang dilakukan Truss pada Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng.

Pada konferensi pers yang digelar Jumat (14/10/2022) Truss, yang baru dilantik 37 hari lalu, mengatakan bahwa Inggris akan mulai mengizinkan kenaikan retribusi bisnis dari 19 persen menjadi 25 persen pada 2023.

“Jadi cara kami menyampaikan misi kami saat ini harus berubah. Kita perlu bertindak sekarang untuk meyakinkan pasar tentang disiplin fiskal kita,” jelas pengumuman Truzz.

Rencana kenaikan pajak sebelumnya telah digagas oleh mantan perdana Menteri Inggris, Boris Johnson.

Baca juga: Diambang Resesi, Ekonomi Inggris Turun 0,3 Persen Pada Agustus 2022

Namun keputusan tersebut ditolak oleh Menteri keuangan yang dijabat oleh Kwarteng. Sebagai gantinya Kwarteng mengumumkan program pemotongan pajak yang tidak didanai secara besar-besaran.

Akan tetapi akibat dari keputusan tersebut mendorong Bank of England untuk melakukan intervensi darurat guna menopang pasar obligasi, imbasnya biaya pinjaman dan hipotek melonjak dan nilai poundsterling jadi jatuh ke rekor terendah terhadap dolar.

Hal tersebut yang kemudian membuat beberapa Partai Konservatif seperti Partai Buruh dan Demokrat Liberal memandang kebijakan Truss sebagai racun politik, mengingat saat ini warga Inggris tengah menghadapi krisis biaya hidup yang disebabkan oleh lonjakan harga pangan dan energi pasar global.

Bahkan Dana Moneter Internasional (IMF) turut bereaksi menanggapi wacana pemotongan pajak yang diterapkan Kwarteng.

Menurut IMF kebijakan seperti ini hanya akan memperburuk ekonomi dan melemahkan perjuangan bank sentral Inggris BoE, melawan inflasi yang telah melesat hampir 10 persen pada Agustus lalu.

Khawatir kebijakan ini dapat menjatuhkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah serta menyeret Inggris jatuh ke jurang resesi memaksa Truss mengubah kebijakannya dengan menghapus pemangkasan pajak serta memecat Kwarteng dan mengangkat Jeremy Hunt sebagai menteri keuangan Inggris yang baru.

“Apa yang saya lakukan hari ini adalah memastikan bahwa kita memiliki stabilitas ekonomi di negara ini, Jeremy Hunt sebagai kanselir adalah seseorang yang memiliki keinginan yang sama dengan saya untuk pertumbuhan tinggi, ekonomi pajak rendah.” jelas Truss.

Meski Truss belum memberikan rincian terkait kenaikan pajak perusahaan, namun The Guardian memerkirakan dengan kebijakan baru ini penerimaan pendapatan Inggris dapat tembus hingga 18 miliar poundsterling per tahun dan akan kembali meningkat menjadi 67,5 miliar poundsterling selama lima tahun ke depan.