Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga survei Indikator Politik merilis kepuasan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo di tahun 2022.

Hasil survei tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi secara virtual, Rabu (4/1/2023).

Menurut dia, ada beberapa catatan yang membuat responden menjawab tidak puas dengan Presiden Jokowi di antaranya harga bahan pokok yang baik dan bantuan tidak merata.

Baca juga: Survei Indikator Desember 2022: Tren Kepuasan Kinerja Presiden Jokowi Naik Turun

"Total responden yang tidak puas ada 27 persen, mereka menyebut harga kebutuhan pokok meningkat lagi-lagi seperti gelas setengah penuh dan setengah lagi kosong karena sebagian menyatakan puas," ucap Burhanuddin.

Burhanuddin menjelaskan apabila merujuk inflasi sebetulnya ada penurunan Desember 2022 dibandingkan bulan sebelumnya 5,9 persen.

"Sebelum adanya kenaikan BBM inflasi masih jauh lebih rendah dibandingkan November 2022 tetapi paling tidak 27 persen masih kurang puas kinerja Presiden dalam mengurangi tingkat inflasi," urainya.

Dia menambahkan responden juga ada yang merasa tidak puas akibat bantuan pemeirntah yang disalurkan tidak merata.

"Itu mungkin karena mereka tidak kebagian bantuan dan ini trennya tetapi overall kinerja Presiden Jokowi di bawah 50 persen hanya satu kali yaitu pada Juni 2015 saat itu inflasi 83 persen carry over dari kebijakan dari pemerintah sebelumnya yang menaikan harga BBM di November 2014," ungkapnya.

Burhanuddin melihat ketidakpuasaan pada hasil survei itu kemudian direspons oleh Presiden Jokowi melalui pola perbaikan dengan menjaga rezim inflasi rendah.

Baca juga: Daftar dan Profil 3 Menteri NasDem di Kabinet Jokowi, Pengamat Sebut Ada 2 yang akan Direshuffle

Presiden Jokowi, lanjutnya, selalu menjaga tingkat inflasi di atas 50 persen sejak itu bahkan di masa pandemi inflasi berada di level 59,9 persen.

Sebaliknya tingkat kepuasan respondon terhadap kinerja Presiden Joko Widodo yaitu dengan adanya program bantuan kepada rakyat kecil sebesar 41,2 persen.

"Program bantuan langsung ini menjadi pola yang baru karena sebeum pandemi responden yang puas adalah mereka yang senang dengan pembangunan infrastruktur tetapi sejak 2020 poin kepuasan bukan lagi di sektor infrastruktur," tutur Burhanuddin.