Diketahui, tembok beton tersebut dibangun oleh pihak PPKGBK, pada Senin (30/10/2023), tepatnya di pintu masuk Hotel Sultan yang berada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Direktur Utama PPKGBK Rakhmadi Afif Kusumo mengatakan, tembok beton dibangun dalam rangka menjaga fisik aset negara di Blok 15 kawasan GBK.

"Kami sudah selesai melakukan pemasangan tembok beton dalam rangka menjaga fisik lahan Blok 15," kata Rakhmadi dikutip Kamis (2/11/2023).

Jusuf Kalla Membela

Jusuf Kalla (JK) menyebut urusan sengketa Hotel Sultan seharusnya pemerintah memegang prinsip lebih mengutamakan pengusaha pribumi, di mana hal ini hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka.

Menurutnya, saat ini kebijakan pemerintah lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pengusaha pribumi. Sebagai contoh JK menyebut pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

JK menilai, hal itu tidak adil dan tidak berpihak pada kepentingan nasional.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK.

JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan.

Hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi dalam hal akomodasi para investor yang akan ber-investasi di Indonesia. Sementara saat itu belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Mirip Kasus Rempang

Menurut JK, kebijakan pemerintah terkait hotel Sultan mirip dengan kasus Rempang di mana pemerintah lebih mengutamakan asing daripada pribumi.

JK berharap agar pihak pemerintah dapat lebih bijak dalam melihat persoalan tersebut. JK tidak ingin pemerintah lebih mengutamakan orang asing.

"Jangan pula terjadi kayak di Rempang, untuk kepentingan asing maka rakyat yang ada di situ diusir dari tempatnya. Kalau itu terjadi maka bisa dikatakan kita lebih mementingkan pengusaha asing. Padahal mestinya bisa membantu pengusaha pribumi seperti untuk pengelolaan Hotel Sultan, karena buktinya di IKN bisa sampai 195 tahun", ungkap JK.

Kadin Diminta Bersikap

JK meminta agar KADIN sebagai organisasi tempat berkumpulnya pengusaha untuk segera bertindak untuk membela Pontjo Sutowo.