Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengeluh kebijakan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) dan pengendalian impor belum berjalan baik.

Awalnya, ia mengatakan PMI Manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi selama 28 bulan berturut-turut.

Diketahui, Purchasing Managers’ Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang dirilis oleh S&P Global pada Desember 2023 berada di posisi 52,2.

Angka PMI pada bulan tersebut naik 0,5 poin dibanding November yang menempati level 51,7.

Baca juga: Kemenperin Tekankan Insentif Impor Mobil Listrik Bukan Hanya untuk Pabrikan Tertentu

"Capaian ini hanya Indonesia dan India yang mampu mempertahankan level di atas 50 poin selama lebih dari 25 bulan,” kata Agus dalam keterangannya, Selasa (2/1/2024).

Ia mengatakan, kondisi sektor manufaktur di Indonesia terus membaik berkat didukung beragam kebijakan pemerintah yang disebut telah berjalan secara "on the right track".

Meski demikian, Agus menyoroti sejumlah kebijakan yang dikatakan belum berjalan sesuai harapan sektor industri, salah satunya adalah penerapan HGBT.

Dia bilang, masih banyak perusahaan industri yang belum menerima manfaat harga gas 6 dolar AS per MMBTU.

Pada 2023, hanya 76,95 persen di Jawa Bagian Barat atau hanya sekitar 939,4 BBTUD dibayar dengan harga USD 6,5 per MMBTU.

"Sisanya harus dibayar dengan harga normal sebesar USD 9,12 per MMBTU,” ujar Agus.

Tak hanya itu, Agus menyebut dalam pelaksanaannya masih banyak sektor industri yang memperoleh volume gas lebih rendah.

Ia menyebut mereka memperoleh volume gas tidak sesuai dengan jumlah yang sudah menjadi kontrak antara industri dan pihak penyedia.

Agus pun merasa pelaksanaan kebijakan HGBT tidak sesuai dengan yang dia inginkan atau dengan kata lain masih jauh dari ideal.

"Oleh karenanya, carut marut terkait HGBT ini tentu mengurangi daya saing industri kita,” ujar Agus.

Ia menambahkan, kebijakan lainnya yang dibutuhkan adalah pengendalian impor.

Menurut dia, PMI RI bisa jauh lebih tinggi apabila pelaksanaan HGBT dan pengendalian impor berjalan baik.

Bila tak berjalan baik, Agus menilai ada opportunity lost yang dihadapi sektor manufaktur dalam negeri akibat kedua hal tersebut.

"Selain itu, perlu didukung kebijakan untuk menjaga ketersediaan bahan baku, sehingga sektor industri manufaktur kita tetap berproduksi dengan baik dalam memenuhi pasar domestik dan ekspor,” katanya.