"Namun giliran mereka panen, harga beras yang tinggi, tidak dinikmati petani dalam negeri, namun oleh petani luar negeri," katanya.

Amin pun mempertanyakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi selama dua tahun terakhir ini.

"Pertanyaan kita, apa saja yang sudah dilakukan pemerintah dalam dua tahun terakhir, sehingga kita mengalami krisis beras berlarut-larut?" ujar Amin.

"Janji kemandirian pangan yang digembar-gemborkan Presiden Jokowi hanyalah pepesan kosong," lanjutnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024. Jokowi telah menyetujui importasi ini.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengungkap ada sejumlah syarat yang diberikan oleh Jokowi terkait dengan importasi ini.

"Syaratnya memang harga di tingkat petani tetap dijaga baik seperti hari ini. Jadi balance itu, mudah-mudahan bisa di cover. Lalu ada catatan, sebelum panen raya (importasi) sudah harus masuk," kata Arief dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (19/1/2024).

Adapun untuk asal dari beras impor ini, Vietnam dan Thailand menjadi dua di antara negara yang akan mengirimkan berasnya ke RI.

"Kami juga melaporkan bahwa akan menindaklanjuti ke beberapa yang sudah bicara dengan Bapak Presiden, (misalnya) yang dari Cina, kemudian dari Thailand dan Vietnam," ujarnya.

Arief kembali menekankan bahwa importasi ini harus bisa tetap menjaga harga beras di petani.

Selain itu, stok importasi juga harus selesai masuk sebelum panen raya, sehingga tidak mengusik produksi hasil panen raya.