BTN Mulai Merangsek ke Lautan Industri Perbankan Syariah RI
Melalui Unit Usaha Syariah (UUS) yang akan terpisah ke depannya, BTN pun mencoba menjala dana masyarakat yang tertarik layanan perbankan syariah.
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
“Muamalat dan BTN Syariah kalau bisa digabungkan targetnya Maret, April, atau Mei 2024. Intinya sebelum Oktober 2024,” ujarnya di JIExpo Kemayoran Jakarta, beberapa waktu lalu.
Erik mengatakan, pemerintah melalui Kementerian BUMN terus mendorong peningkatan ekonomi syariah dan kehadiran bank syariah di luar BSI menjadi penting.
Menurut Erick, penggabungan dua bank yakni BTN Syariah dan Bank Muamalat memiliki peluang besar untuk masuk ke dalam jajaran 10 bank syariah terbesar di dunia.
Di tempat terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyebut BTN dan Bank Muamalat kini sedang dalam proses negosiasi dan belum mengajukan izin kepada otoritas.
Menurutnya, OJK saat ini masih menunggu hasil negosiasi bisnis antarkedua perusahaan.
“Silakan aja mereka selesaikan dulu. Kalau ada kesepakatan, baru kita ketemu saya setelah itu," ujarnya.
Untungkan UMKM
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) disebut bakal untung saat BTN Syariah dan Bank Muamalat telah bersatu.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo ketika ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.
"Kami memberikan masukan, apabila nanti memang akhirnya terjadi transaksi ini, UMKM tetap menjadi fokus utama," ujar Tiko sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo.
Tiko melihat BTN memiliki jaringan yang besar, sehingga jangkauan yang bisa dimanfaatkan pelaku UMKM juga bisa semakin luas.
"Justru dengan bergabung, seandainya jadi bergabung, justru BTN ini kan jaringannya luas. Sehingga jangkauan kita untuk masuk ke UMKM, termasuk juga untuk memberikan KPR syariah bisa semakin luas," tutur Tiko.
Lebih lanjut Ia mengatakan, Kementerian BUMN sebagai pemegang saham BTN, tidak langsung terlibat dalam proses negosiasi business-to-business (B2B) antara BTN dan Muamalat.
Posisi Kementerian BUMN hanya memberi restu kepada BTN untuk bernegosiasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku pemilik Muamalat.
"Kami memberikan lampu hijau saja pada BTN untuk bernegosiasi dengan BPKH," kata Tiko.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
A member of
Follow our mission at sustainabilityimpactconsortium.asia