TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka telah resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

Proses penetapan digelar di Kantor KPU RI, Jakarta dan dipimpin oleh langsung Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, Rabu (24/4/2024).

"KPU menetapkan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih periode tahun 2024-2029 dalam Pemilihan Umum 2024," kata Hasyim.

Baca juga: KPK Ogah Tandai Nama Calon Menteri Prabowo, Pahala Nainggolan: Itu Zalim, Kalau Terbukti Tangkap

Prabowo dan Gibran ditetapkan dengan perolehan suara sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi.

Setelah resmi ditetapkan maka pasangan Prabowo-Gibran akan melakukan penyusunan kabinetnya, di mana sebelumnya telah beredar kabar nama-nama masuk bursa calon menteri.

4 Nama Masuk Bursa Calon Menteri Keuangan

Terdapat empat yang masuk bursa calon menteri keuangan era Prabowo-Gibran, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo.

Kemudian Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (BNI) Royke Tumilaar.

Menyikapi kabar tersebut, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo menyebut kabar tersebut masih terlalu dini untuk ditanggapi.

Ia sendiri juga mengaku belum mendapat tawaran untuk mengisi kursi jabatan yang dimaksud.

“Belum ada belum ada, terlalu dini. Masih terlalu dini (jadi Menteri Keuangan)" ucap Tiko singkat kepada awak media di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menilai posisi menteri merupakan hak prerogatif presiden dan saat ini masih fokus bekerja mengejar target yang ditetapkan Presiden Jokowi.

"Kalau yang nantinya (jabatan sebagai Menkeu di kabinet berikutnya), itu kan hak prerogatif presiden berikutnya. Sekarang sedang mengejar target Bapak Presiden, beresin urusan kesehatan. Banyak banget, sibuk banget itu," ujar Budi pada Kamis (7/3/2024).

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar irit bicara saat ditanya kabarnya akan menjadi menteri keuangan di pemerintahan baru.

Mahendra bilang jangan terlalu percaya dengan rumor yang beredar.