Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan, sebanyak 16.451 dari total 26.415 kontainer yang tertahan di dua pelabuhan sudah berhasil dibebaskan.

Rinciannya, 9.444 kontainer berasal dari Pelabuhan Tanjung Priok, 7.007 kontainer dari Pelabuhan Tanjung Perak.

Bendahara negara menjelaskan, 16.451 kontainer itu setara 62,3 persen dari total. Sebanyak 15.662 kontainer telah selesai dari sisi kepabeanan, 73 kontainer dilakukan re ekspor dan 716 kontainer dalam pengawasan Bea Cukai.

"Kalau kita lihat kemarin ada kontainer 26.415 kontainer, dalam hal ini ada di Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Di tanjung Priok 17.304, di tanjung perak 9.111. Saat ini sudah di selesaikan 16.451 kontainer. Ini artinya 62,3 persen total kontainer sudah di selesaikan," kata Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa, di Jakarta, Senin (27/5/2024).

Baca juga: Kemenperin Kawal Penumpukan Kontainer dengan Fokus Lindungi Industri Dalam Negeri

Sri Mulyani mengatakan, jajaran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) bekerja selama satu Minggu untuk melakukan percepatan pembebasan kontainer yang tertahan sejak Maret 2024 ini. Bahkan, DJBC menambah jumlah karyawan di dua pelabuhan tersebut untuk menyelesaikan puluhan ribu kontainer tersebut.

"Jadi dalam hal ini sesuai dengan instruksi presiden dan saya mintakan Dirjen Bea Cukai, seluruh jajaran dan bahkan kita menambahkan jumlah karyawan di Tanjung Priok dan Perak agar bisa menyelesaikan ini," ucap Sri Mulyani.

"Kita membuat help desk lini 1 dan 2 meng-update terus terutama yang membutuhkan laporan surveyor dan kita melakukan monitoring dengan dashboard untuk melihat jam per jam berapa kontainer yang bisa diselesaikan," sambungnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga membebaskan sebanyak 13 kontainer yang sudah tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak 10 Maret 2024 lalu.

Pembebasan kontainer ini merupakan sosialisasi atas revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 menjadi Permendag 8 Tahun 2024. Aturan ini merelaksasi kebijakan impor barang, dari semula yang membutuhkan Persetujuan Teknis (Pertek) dan Persetujuan Impor (PI) sehingga hanya memerlukan Laporan Survey (LS) untuk beberapa komoditas tertentu.

"Yang akan keluar hari ini dari Priok 13 kontainer, dimana 5 kontainer dengan 2 dokumen impor PIB itu dan 8 kontainer dalam hal ini berupa barang-barang yang membutuhkan laporan surveyor dari dalam negeri ini yang akan keluar hari ini dari Priok," kata Menkeu Sri Mulyani di Pelabuhan Tanjung Priok, Sabtu (18/5/2024).

Sri Mulyani juga menyampaikan, Permendag 8 Tahun 2024 ini merelaksasi komoditas besi baja, tekstil dan produk tekstil yang hanya perlu menggunakan laporan survey (LS) dalam negeri. Sebelumnya pada Permendag 36 Tahun 2023, komoditas tersebut wajib memiliki Pertek dari Kementerian Perindustrian serta PI dari Kementerian Perdagangan.

"Jadi yang harus di antisipasi LS nya dalam negeri harus juga bisa segera supaya nanti jgn sampe menimbulkan masalah kalau terjadi pada masalah LS nya," tutur Sri Mulyani.