TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sinyal bahwa aturan pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite akan segera rampung dan diberlakukan.

Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengungkapkan, pihaknya bersama Kementerian dan Lembaga terkait telah menentukan jenis-jenis kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM dengan kadar oktan atau RON 90 tersebut.

Hanya saja, detail jenis kendaraannya belum dapat disampaikan secara gamblang ke publik saat ini.

Sebagai informasi, aturan tersebut akan tertuang dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Baca juga: BPH Migas: Subsidi untuk BBM RON 92 ke Atas Lebih Perlu Ketimbang Pertalite, Apa Alasannya?

"(Untuk jenis kategori kendaraan) ya yang pasti kendaraan pribadi kan," ungkap Dadan di kawasan Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

"Nanti (akan dijelaskan) ya detil-detilnya. Takut salah saya. Tapi udah mulai kita pastikan yang ini. Kita tunggu aja," sambungnya.

Diketahui, Pertalite merupakan salah satu BBM yang harganya disubsidi oleh Pemerintah.

Namun, aturan distribusinya masih belum terperinci secara jelas, layaknya solar subsidi.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan, aturan pembatasan distribusi produk BBM subsidi pada dasarnya perlu segera diterapkan.

Hal ini bertujuan agar penyaluran BBM subsidi dapat digunakan sesuai peruntukannya.

"Ya Juni (revisi Perpres) nanti kan kita evaluasi sebelum itu, kemudian Juni mungkin bisa," papar Arifin.

"Ya kita bahas dululah. Lihat perkembangannya. Sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang perkembangan situasi makin tidak favorable," tukasnya.

Harus Siapkan Skenario Tak Rugikan Masyarakat

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta Pemerintah menyiapkan skenario yang tidak merugikan masyarakat kurang mampu soal rencana Pemerintah melaksanakan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

Mulyanto mengingatkan pembatasan distribusi BBM bersubsidi ini harus secara hati-hati diimplementasikan di lapangan, baik penetapan kriteria kendaraan bermotor maupun pentahapannya.