Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nitis Hawaroh

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, utang pemerintah Indonesia masih dalam tahap aman terlihat dari posisi rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di angka 36 persen.

"Kita enggak ada masalah, utang kita masih sangat reasionable untuk dibayar," kata Menko Luhut dalam acara HUT Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ke-52 di Hotel Fairmont Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024).

Baca juga: Luhut Ungkap Bulog Bakal Akuisisi Perusahaan Beras di Kamboja, Pertamina Ekspansi Bisnis ke Brasil

Luhut juga memprediksi, target pertumbuhan ekonomi dalam lima tahun kedepan akan tercapai tanpa mengorbankan keberlanjutan kebijakan fiskal.

"Ini di kantor saya mereka membuat ekonomi model, sehingga kita bisa lihat 5 tahun kedepan kita tidak ada masalah dengan budget defisit 2,5 persen itu. Tidak ada masalah," jelas dia.

"Jadi kalau orang ribut diluar begini begini engga ada, ini kita bisa selesaikan ibu kota, kita bisa menyelesaikan tol Sumatera, kita juga bisa menyelesaikan proyek-proyek lain," sambungnya.

Bahkan, Luhut mengklaim bahwa utang pemerintah tidak berdampak pada program unggulan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyoal makanan bergizi dan pembangunan 20 Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan sebanyak 20 unit.

"Kordinasi peningkatan defisit dalam batas, realokasi belanja menjadi produktif dan semua kita lakukan secara bertahap berkelanjutan fiskal ini juga akan kekejar," ucap dia.

"Makan bergizi yang itu dilakukan secara bertahap dengan membangun, saya kira ide presiden terpilih untuk membuat SMA unggul 20 secara bertahap. Itu suatu langkah yang super strategis untuk membuat menatap Indonesia emas tahun 2045," imbuhnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai utang pemerintah meningkat sampai dengan akhir April 2024. Kenaikan ini terjadi setelah posisi utang pada Maret lalu menurun.

Baca juga: Starlink Masuk Indonesia, Luhut Sebut BTS Tak Lagi Diperlukan, Ini Kata Dirut Telkom

Mengutip data dokumen APBN KiTa, nilai utang pemerintah sampai dengan 30 April lalu ialah Rp 8.338,43 triliun. Nilai itu meningkat sekitar Rp 76,33 triliun dari bulan sebelumnya sebesar Rp 8.262,10 triliun.

Meskipun demikian, rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat menurun. Rasio utang terhadap PDB pada April lalu sebesar 38,64 persen, lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 38,79 persen.

Seiring dengan turunnya nilai rasio utang, pemerintah memastikan, posisi utang masih terjaga. Pasalnya, rasio utang masih di bawah batas aman yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yaitu sebesar 60 persen.

Baca juga: Diresmikan Jokowi, Menteri Luhut Tinjau Area Kerja INA Digital di Jakarta Selatan

Selain itu, rasio utang juga masih lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui Strategi Pengelolaan Utang Jangka Menengah tahun 2023-2026 di kisaran 40 persen.

"Pemerintah mengelola utang secara cermat dan terukur untuk mencapai portofolio utang yang optimal dan mendukung pengembangan pasar keuangan domestik," tulis Kemenkeu, dalam dokumen APBN KiTa edisi Mei 2024, dikutip Kamis (30/5/2024).