"Agar tujuan ini dapat terlaksana dengan baik, Indonesia memerlukan kerja sama dengan Jepang di hampir semua bidang, terutama di sektor manufaktur. Indonesia dan Jepang dapat mencapai swasembada, meningkatkan kualitas lapangan kerja dan mendukung berlanjutnya hilirisasi industri," ucap Menperin.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Hiroshima University yang telah mencontohkan komitmen yang teguh untuk mendukung perdamaian.

"Hiroshima University juga menjadi pelopor dalam keterlibatan global dan kemajuan teknologi. Kontribusi universitas terhadap advance materials, ilmu kesehatan dan teknologi berkelanjutan sangatlah besar," ujar Agus Gumiwang.

Melalui pusat inovasi dan dukungan bagi startups, Hiroshima University berperan penting dalam mengembangkan generasi profesional terampil, khususnya di bidang STEM (sains, teknologi, teknik dan matematika). 

Hal ini menjadi suatu kehormatan bagi Kemenperin untuk meningkatkan kerja sama, khususnya di bidang smart manufacturing, artificial intelligence, robotics dan sustainability.

President Hiroshima University Profesor Mitsuo Ochi, menerangkan Menteri Agus telah berkontribusi signifikan terhadap kerja sama industri Jepang-Indonesia, dengan mempromosikan investasi Jepang di perusahaan-perusahaan Indonesia, serta mendorong transfer teknologi robotik dan smart manufacture Jepang ke fasilitas-fasilitas di Indonesia. Kemudian, meningkatkan kerja sama di industri otomotif, elektronika dan kimia, juga sektor energi.

“Kuliah umum dari Menperin merupakan langkah besar untuk meningkatkan saling pengertian dan kerja sama antara industri, akademisi dan pemerintah. Saya menyampaikan harapan terbaik untuk kesuksesan beliau, serta untuk semakin berkembangnya persahabatan kekal antara Jepang dan Indonesia," ungkap Profesor Ochi.

Agus merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) ketiga yang menerima titel Honorary Doctorate dari Hiroshima University, sekaligus penerima pertama gelar tersebut dalam lima tahun terakhir.

WNI pertama yang menerima gelar tersebut adalah Hasan Rahaya yang pernah menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat RI dan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang juga merupakan mahasiswa di Jepang pada masa bom Hiroshima.

Selanjutnya, Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI 2004-2009 dan 2014-2019. Negarawan lain yang juga menerima gelar tersebut yaitu Helmut Schmidt yang merupakan Kanselir Jerman 1974-1982.