Dengan adanya data tersebut, menurut Arist, pemerintah dapat menyusun langkah-langkah strategis dan terukur dalam memberikan perlindungan anak dari serangan virus corona yang mematikan itu.

Pasalnya, Arist menekankan, anak mempunyai hak asasi untuk hidup, merasa nyaman dan aman, serta memperoleh informasi yang memadai menyangkut dirinya.

"Oleh karenanya, adalah kewajiban pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Pandemi Covid 19 dan kebijakan PSBB untuk melaporkan data terpilah dan terkonfirmasi berdasarkan usia dan gender agar anak mendapat layanan kedaruratan dari serangan virus Corona," kata Arist.

"Dengan cara, meningkat kekebalan dan daya tahan tubuh anak dari serangan virus corona serta mendisiplinkan cara hidup orang tua dan seisi rumah dengan di rumah saja," sambungnya.

Arist menambahkan, untuk dapat menyelamatkan dan menjamin hak hidup anak sehingga anak tak mati sia-sia karena ketidakpatuhan menjalankan kebijakan PSBB, Arist menegaskan pada masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan di tengah wabah Covid-19 ini serta mematuhi kebijakan PSBB yang diterapkan di daerahnya.

(Tribunnews.com/Widyadewi Metta, Kompas.com/Afdhalul Ikhsan)