Ia menjelaskan kemarin sudah mepet waktunya untuk menyelamatkan korban ke tanah air terlebih dahulu.

Pihak KJRI Jeddah belum mendalami kasusnya karena tidak memiliki wewenang untuk menindak.

Di samping itu, kata dia, pemeriksaan di Masjidil Haram dan sekitarnya sangat ketat oleh Pemerintah Saudi.

Pengetatan ini harus dilakukan karena haji tanpa prosedural dapat mengganggu kelancaran puncak haji.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang di Jeddah.

“Saya kira memang sudah bukan saatnya lagi memberi peringatan tapi sudah harus ditindak tegas,” ujar Marwan Dasopang, beberapa saat setelah tiba di Bandara Jeddah.

Menurut Marwan Dasopang aksi para pegiat media sosial itu memang sudah menggiurkan dan menyesatkan.

“Tiap pagi, begitu kita bangun, langsung disuguhi tawaran umrah dan haji murah, haji tanpa antre,” kata Marwan Daropang.

Makanya dia mendukung kementerian agama menindak tegas travel nakal.

Marwan Daropang ke Arab Saudi dalam rangka menjalankan tugas sebagai pengwas haji. Dia datang bersama anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris, anggota Komisi V Syaifullah Tamliha, dan beberapa anggota Tim Pengawas Haji 2024 lainnya.

Mereka disambut Dubes RI untuk Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag RI Hilman Latief, Konsul KJRI Jeddah Yusron Bahauddin Ambary, dan Sekretaris Daker Bandara Asep Rohadian.(*)