Sebaliknya, Pemimpin Minoritas DPR Kevin McCarthy, dalam sebuah surat kepada kolega Partai Republik, mencantumkan empat kemungkinan tanggapan terhadap serangan 6 Januari itu.

McCarthy, mengutip umpan balik dari anggota, melayangkan kemungkinan "resolusi kecaman di bawah aturan DPR," serta komisi bipartisan untuk menyelidiki kerusuhan.

Dia tidak merinci siapa yang akan dikecam.

McCarthy juga mengusulkan merombak Electoral Count Act of 1887, yang memandu proses sertifikasi pemilu, serta "undang-undang untuk meningkatkan kepercayaan pemilih" dalam undang-undang di masa mendatang.

Namun tidak jelas apa hubungan dua masalah terakhir ini dengan serangan di Capitol AS, selain kebohongan yang berasal dari anggota parlemen GOP (Republik) selama proses sertifikasi dan yang berkaitan dengan penipuan pemilih yang tidak ada secara luas.

Kata narasumber, McCarthy menegaskan kembali opsi-opsi itu dalam panggilan dengan House Republicans Senin sore, menyarankan seharusnya tidak ada pemungutan suara impeachment minggu ini dan harus ada komisi bipartisan untuk mendapatkan semua fakta terlebih dahulu.

Tetapi Ketua DPR Nancy Pelosi, dalam pembicaraan dengan Demokrat DPR Senin, menyebut gagasan untuk mengecam Trump  "turun tahta" dan menjelaskan bahwa itu bukan pilihan yang ingin dia pertimbangkan.

Baca juga: Terkait Upaya Pemakzulan Tahap Dua, Donald Trump Tanggapi Begini

Baca juga: Donald Trump akan Jadi Presiden Pertama AS Hadapi Pemakzulan Kedua

Sidang Pemakzulan Bisa Persulit Agenda Biden

Pelosi mengatakan kepada DPR Demokrat pada Minggu malam bahwa DPR akan memberikan vote pada pemakzulan minggu ini, kecuali Pence bergerak untuk meminta Amandemen ke-25 dengan mayoritas Kabinet untuk menyingkirkan Trump dari kekuasaan.

Keputusan ini didorong oleh reaksi terhadap apa yang terjadi pada 6 Januari, ketika anggota parlemen harus dievakuasi dari ruang DPR dan Senat saat perusuh menggedor pintu ruangan untuk menghentikan penghitungan suara Electoral College.

Namun, resolusi DPR Demokrat menuju impeachment menimbulkan komplikasi bagi pemerintahan Biden yang akan datang, karena persidangan Senat mengancam akan menghambat Biden.

Sementara beberapa Demokrat telah menyarankan menunggu untuk mengirim resolusi pemakzulan ke Senat sampai setelah 100 hari pertama Biden menjabat, Hoyer dan Demokrat lainnya mengatakan pada hari Senin bahwa mereka ingin melakukannya segera.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)