Jenderal itu diduga membuat kebijakan berdasarkan saran para astrolog dan melakukan demonetisasi beberapa denominasi besar mata uang Myanmar, menggantinya dengan uang kertas yang berjumlah sembilan.

Alhasil tabungan warga habis dalam semalam.

Pengganti Jenderal Ne Win dijuluki "Jagal Rangoon" karena penindasan brutal terhadap demonstrasi pro-demokrasi massal di ibu kota saat itu selama akhir 1980-an.

Min Aung Hlaing, yang terpilih sebagai panglima tertinggi saat transisi demokrasi pada 2011 bertanggung jawab atas kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Baca juga: Ajudan Suu Kyi Ditangkap saat Anggota Parlemen Mengadakan Pertemuan Simbolik

Baca juga: Kudeta Myanmar: Internet Diblokir, Aksi Protes Turun ke Jalan

Sekitar 720.000 orang melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh setelah tindakan keras pada 2016 dan 2017.

PBB mengatakan serangan militer memiliki 'niat genosida', namun hal ini dibantah militer dengan mengatakan mereka menargetkan teroris.

Pada 2019, Amerika Serikat memberi sanksi kepada Min Aung Hlaing atas pelanggaran HAM terkait etnis Rohingya.

Militer Myanmar dilaporkan sangat kaya. Mereka mengendalikan jaringan perusahaan dengan hubungan ke industri pertambangan batu giok dan ruby, tembakau, bir, manufaktur, pariwisata, perbankan, dan transportasi.

Tahun lalu, penyelidikan Amnesty International menemukan bahwa hampir setiap unit militer memiliki saham di Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

Kemudian laporan PBB pada 2019 mengatakan bahwa militer menggunakan bisnis untuk mendukung operasi terhadap kelompok etnis.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)