Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Aung San Suu Kyi Berterima Kasih atas Gerakan Bunga Pendukungnya, Beri Cokelat ke Pengacara

Aung San Suu Kyi berterima kasih atas aksi damai gerakan bunga para pendukungnya sebagai penanda ulang tahunnya Sabtu (19/6) dan menentang junta

Editor: hasanah samhudi
zoom-in Aung San Suu Kyi Berterima Kasih atas Gerakan Bunga Pendukungnya, Beri Cokelat ke Pengacara
AFP
Seorang wanita memberi hormat tiga jari sambil mengenakan bunga di rambutnya, sebagai bagian dari kampanye media sosial untuk menandai ulang tahun Aung San Suu Kyi yang ditahan junta militer. 

TRIBUNNEWS.COM, YANGON – Pemimpin Myanmar yang digulingkan Aung San Suu Kyi berterima kasih kepada para pendukungnya yang setia dan tetap menentang junta militer Myanmar melalui aksi protes bunga.

Pendukung Aung San Suu Kyi melakukan aksi unjuk rasa di seluruh negeri pada hari Sabtu (19/6) dengan mengenakan bunga di rambut mereka, rambut panjang gaya khas Aung San Suu Kyi,  untuk menandai hari ulang tahun ikon demokrasi  yang kini ditahan junta militer.

Banyak yang meniru gaya rambut bunga dan mengunggah gambar ke media sosial, dari mantan ratu kecantikan hingga tentara pemberontak.

Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, mengatakan kepada wartawan di persidangan Senin kemarin bahwa Suu Kyi menyampaikan terima kasihnya dan menyampaikan keinginannya untuk rakyat.

“Dia dalam keadaan sehat,” ujar Zaw, saat mendampingi Suu Kyi dalam persidangan kemarin.

Baca juga: Aung San Suu Kyi  Muncul Pertama Kalinya di Sidang Sejak Ditangkap Junta Militer

Baca juga: ASEAN Serukan Pembebasan Aung San Suu Kyi

Pengacara lainnya, Min Min Soe, mengatakan Aung San Suu Kyi memberi mereka masing-masing empat cokelat untuk perayaan ulang tahunnya. “Dia juga menyuruh masyarakat untuk bersatu,” katanya.

Pertemuan singkat dengan tim hukumnya telah menjadi satu-satunya cara Suu Kyi menjangkau dunia luar sejak ia ditahan Februari lalu.

Berita Rekomendasi

Bulan lalu Suu Kyi menggunakan penampilan pertamanya di pengadilan untuk menyuarakan pembangkangan terhadap junta.

Saat itu, ia menegaskan bahwa partai Liga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy-NLD) akan ada selama orang ada karena didirikan untuk rakyat.

Pemimpin Junta Min Aung Hlaing mengambil alih kekuasaan dengan dalih adanya dugaan kecurangan pemilu dalam pemilihan November dan mengancam akan membubarkan NLD.

Baca juga: Jalani Sidang Lanjutan, Aung San Suu Kyi Dituding Lakukan Penghasutan

Tuduhan lain terhadap Aung San Suu Kyi  termasuk klaim bahwa dia menerima pembayaran emas secara ilegal dan melanggar undang-undang kerahasiaan era kolonial.

Kesaksian yang Salah

Persidangan kemarin mendengarkan kesaksian bahwa Aung San Suu Kyi melanggar pembatasan virus corona selama pemilihan tahun lalu yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dan walkie-talki yang diimpor secara ilegal.

Wartawan dilarang mengikuti persidangan di pengadilan khusus di ibu kota Naypyidaw, laporan AFP menyebutkan bahwa banyak polisi berjaga di luar persidangan.

Pengacara Aung San Suu Kyi mengatakan mereka mengharapkan persidangan selesai pada 26 Juli.

Tim pengacara mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi memberi tahu mereka Senin (21/6) kemarin bahwa sejumlah kesaksian atas tuduhan criminal terhadap dirinya adalah tidak benar.

Baca juga: Hari Ini Aung San Suu Kyi Hadapi Sidang, Berikut Kasus-kasus yang Dituduhkan Junta Myanmar padanya

Tuduhan kriminal ini bisa membuat Suu Kyi dipenjara dan mengakhiri karir politiknya.

Persidangan Senin kemarin memasuki minggu kedua.  Aung San Suu Kyi didakwa mengimpor walkie-talkie secara ilegal untuk digunakan pengawalnya, penggunaan radio tanpa izin, menyebarkan informasi yang dapat menyebabkan alarm atau kerusuhan publik, dan melanggar pembatasan pandemi Covied-19 selama kampanye pemilihan 2020.

Sejumlah kecaman ditujukan kepada junta militer yang dianggap menggunakan kasus ini untuk  mendiskreditkan Suu Kyi dan melegitimasi perebutan kekuasaan.

Tuduhan dalam persidangan dianggap relative ringan. Namun jika terbukti bersalah,  dapat mencegah Aung San Suu Kyi mengikuti pemilihan baru yang dijanjikan oleh militer dalam waktu dua tahun setelah kudeta.

Bahkan jika Aung San Suu Kyi dibebaskan, ada dua tuduhan yang lebih serius terhadapnya yang belum diadili.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Tuntut Aung San Suu Kyi atas Dugaan Korupsi

Pertama, melanggar undang-undang rahasia negara, peninggalan dari hukum kolonial Inggris yang dapat dihukum hingga 14 tahun penjara.

Kedua, menerima suap, yang membawa hukuman penjara maksimal 15 tahun.

Salah satu pengacaranya, Min Min Soe, mengatakan, Aung San Suu Kyi mendengarkan dengan penuh minat selama seluruh proses persidangan. “Ia memberi tahu kami kesaksian mana yang salah, mana yang harus diperiksa silang," kata Min Min Soe, tanpa memerincinya.

Pengacaranya yang lain, Kyi Win, mengatakan persidangan kemarin mendengarkan kesaksian polisi dan seorang pejabat lokal melibatkan tuduhan melanggar peraturan pengendalian pandemi, dan impor dan penggunaan walkie-talkie yang tidak terdaftar.

Kyi Win mengatakan kapten tentara yang bersaksi tentang mengimpor radio memberikan sedikit rincian ketika dia menanyainya.

“Yang bisa dia katakan adalah bahwa peralatan telekomunikasi telah diserahkan kepadanya. Dan dia tidak tahu sisanya, ”kata Kyi Win.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Bakar Desa, Pemimpin ASEAN Harus Lebih Tegas

Militer mengambil alih kekuasaan Februari lalu dan mencegah partai NLD pimpinan Aung San Suu Kui memulai kekuasaannya setelah menang telak dalam pemilihan November 2021.

Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta anggota senior pemerintah dan partainya ditangkap, dan negara itu sekarang berada di bawah kekuasaan junta militer.

Menyusul kudeta militer, terjadi pemberontakan massal di Myanmar yang dihadapi tindakan keras oleh junta sehingga menewaskan lebih dari 870 warga sipil, seperti dilaporkan kelompok pemantau lokal.

Militer memerintah Myanmar selama 50 tahun setelah kudeta pada tahun 1962 dan menahan Aung San Suu Kyi di bawah tahanan rumah selama 15 tahun setelah pemberontakan rakyat tahun 1988.

Resolusi Majelis Umum PBB Jumat (18/6) lalu meminta pemerintah militer yang berkuasa untuk memulihkan transisi demokrasi negara itu, mengutuk "kekerasan yang berlebihan dan mematikan" sejak kudeta itu dan meminta semua negara "untuk mencegah aliran senjata ke Myanmar.”

Resolusi itu juga meminta militer untuk segera dan tanpa syarat membebaskan Aung San Suu Kyi, Win Myint dan pejabat serta politisi lainnya yang ditahan setelah pengambilalihan, serta “semua orang yang telah ditahan, didakwa, atau ditangkap secara sewenang-wenang.” (Tribunnews.com/CNA/Hasanah Samhudi)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas