Namun, TB Hasanuddin meminta adanya evaluasi riwayat hidup dan pengecekan terkait apakah 26 WNI ini pernah turut serta bertempur di Afghanistan. Tugas ini menjadi ranah aparat intelijen dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 

"Kalau ada warga negara Indonesia yang sudah pernah ikut bertempur dan kemudian sekarang kembali, sebaiknya diberikan penyadaran yang baik sebagai warga negara Indonesia yang baik dan membela negara kesatuan Republik Indonesia ini bersama-sama dengan rakyat yang lainnya," kata TB Hasanuddin. 

"Iya (nanti dibawah binaan BNPT). Kepala BNPT sudah membuat pernyataan dan masih ada korelasi antara ISIS, kemudian pasukan Taliban yang bertempur disana, dan bisa jadi ada sebagian WNI kita, bisa jadi (ikut serta)," imbuhnya. 

Dia mengharapkan pemerintah menyadari bahwa pemerintahan Afghanistan yang terbentuk nantinya bukanlah pemerintahan hasil sistem demokrasi melalui pemilihan yang sah. Melainkan melalui perebutan kekuasaan dengan menggunakan senjata. 

Karenanya kehati-hatian dalam bersikap, termasuk memberikan dukungan hingga pengakuan harus diutamakan. 

"Jadi harus hati-hati kita. Jangan terburu-buru mengakui atau mendukung pemerintahan ini, kita tunggu dulu. Kementerian Luar Negeri beserta BIN sudah melakukan upaya-upaya, menempatkan unsur tinggal disana untuk memonitor situasi, untuk nanti dijadikan sebagai landasan bagaimana sikap pemerintah ke depan, apa yang harus dilakukan," ujarnya. 

Dia memprediksi pertempuran di Afghanistan belumlah mencapai titik puncak. Pertempuran lebih besar menanti dan diharapkan pemerintah mewaspadai hal tersebut. 

"Ini kan masih ada pertempuran-pertempuran dan ke depan diprediksi akan ada pertempuran lebih besar lagi. Ingat ya Taliban ini menang bukan yang pertama kali. Pernah menang, pernah kalah, pasang surut dan sebagainya. Jadi ini bukan cerita akhir dari sebuah kemenangan. Ini perlu kita waspadai, jangan terburu-buru, prioritas evakuasi WNI sudah dilakukan, saya kira ini tindakan yang tepat," pungkasnya. (Tribunnetwork/Vincentius Jyestha)