TRIBUNNEWS.COM - Inggris memperingatkan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping bahwa sekutu Barat akan bersatu melawan kediktatoran dan memperjuangkan demokrasi.

Berbicara di Australia, Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss mengatakan Inggris dan sekutu harus bersatu dalam menangani ancaman global, Jumat (21/1/2022)

Negara-negara Barat, kata Truss, harus memperdalam hubungan dengan negara demokrasi Indo-Pasifik serta "menghadapi agresor global" yang menggunakan ketergantungan ekonomi untuk mendapatkan apa mereka ingin.

Truss dan Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace melakukan pertemuan di Sydney, Australia pada Jumat (21/1/2022) untuk acara tahunan Australia-United Kingdom Ministerial Consultations (AUKMIN).

Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, mengatakan tidak ada rencana mendirikan pangkalan militer Inggris di Australia, bahkan ketika angkatan laut Inggris meningkatkan kehadirannya di Pasifik.

Baca juga: AS Beri Sanksi terhadap Pejabat Ukraina yang Punya Hubungan dengan Rusia

Baca juga: Uni Eropa Ancam Rusia dengan Sanksi Ekonomi Berat Jika Serang Ukraina

Kedua negara menandatangani kesepakatan untuk mendanai infrastruktur di kawasan itu sebagai balasan terhadap pengaruh Beijing.

Dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri menyatakan keprihatinan atas eskalasi militer Rusia di perbatasan dengan Ukraina.

Truss memperingatkan Putin untuk "mundur dari Ukraina sebelum membuat kesalahan strategis besar-besaran", dalam pidatonya di Lowy Institute.

Truss menilai, Kremlin belum belajar dari sejarah dan menilai invasi hanya akan menyebabkan jatuhnya korban jiwa seperti Perang Soviet-Afghanistan dan konflik Chechnya.

Lebih dari 15.000 tentara Soviet tewas di Afghanistan dari 1979-1989, sementara ratusan ribu orang Afghanistan tewas.

Perang pimpinan AS di Afghanistan dari 2001 hingga 2021 menyebabkan lebih dari 3.500 kematian di antara koalisi militer internasional.

"(Agresor global) berani dengan cara yang belum pernah kita lihat sejak Perang Dingin," kata Truss dalam pidatonya, dikutip dari Reuters.

"Mereka berusaha mengekspor kediktatoran sebagai layanan di seluruh dunia," tambahnya.

"Itulah sebabnya rezim seperti Belarusia, Korea Utara, dan Myanmar menemukan sekutu terdekat mereka di Moskow dan Beijing."