TRIBUNNEWS.COM - Ayesha Malik resmi dilantik sebagai Hakim Mahkamah Agung di pengadilan tertinggi Pakistan.

Ayesha Malik menjadi hakim wanita pertama Mahkamah Agung Pakistan.

Pelantikan Ayesha menjadi sebuah peristiwa penting di Pakistan, di mana para aktivis mengatakan hukum sering diterapkan terhadap wanita.

Mengutip Al Jazeera, Malik (55) menghadiri upacara di ibu kota Islamabad di mana dia sekarang duduk di bangku bersama 16 rekan pria di pengadilan tertinggi Pakistan.

"Ini langkah maju yang besar," kata pengacara dan aktivis hak-hak perempuan Nighat Dad kepada kantor berita AFP.

“Ini adalah sejarah yang sedang dibuat untuk peradilan Pakistan.”

Baca juga: Buron Sejak 2014, Pemimpin Senior Taliban Pakistan Tewas Ditembak di Afghanistan

Baca juga: Burkina Faso Memanas, Presiden Roch Kabore Diduga Ditahan di Kamp Militer

Ayesha menempuh pendidikan di Universitas Harvard dan menjabat sebagai hakim pengadilan tinggi di kota Lahore, Pakistan timur selama dua dekade terakhir.

Dia telah dikreditkan dengan memutar kembali adat-istiadat hukum patriarki di yurisdiksi provinsi Punjab-nya.

Tahun lalu, dia melarang tes keperawanan yang sangat invasif dan secara medis didiskreditkan yang digunakan pada wanita yang dilaporkan diperkosa atau diserang secara seksual.

Perempuan di Pakistan berjuang untuk keadilan dalam kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual dan tes itu dilihat sebagai cara untuk menyelidiki pihak berwenang untuk mendiskreditkan korban dengan mencela karakter mereka.

Pengangkatan Ayesha ke pengadilan tertinggi di Pakistan mungkin membuka jalan bagi lebih banyak perempuan untuk memasuki pengadilan yang secara historis konservatif dan didominasi laki-laki di republik mayoritas Muslim itu.

Baca juga: Covid-19 Makin Tinggi, Pakistan Batasi Hanya Yang Sudah Divaksinasi Lengkap Bisa Salat di Masjid

Baca juga: Berita Foto : Ledakan Bom di Pasar Pakistan

“Dia telah mendobrak semua hambatan dalam sistem peradilan dan itu akan memungkinkan perempuan lain dalam sistem untuk bergerak maju,” kata pengacara dan aktivis hak-hak perempuan Khadija Siddiqi.

“Saya berharap ini akan mengarah pada lebih banyak keputusan yang berpusat pada perempuan oleh pengadilan di masa depan.”

Tetapi pengangkatannya telah terperosok dalam kontroversi selama empat bulan terakhir, dengan klaim bahwa dia melompati antrian kandidat pria yang lebih senior yang memenuhi syarat untuk jabatan itu.