Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Pemerintah Jepang khususnya PM Jepang Fumio Kishida akan memperkenalkan sistem pendukung bagi masyarakat, bantuan atau subsidi sebagai antisipasi kenaikan biaya listrik mulai 1 April 2023 kemungkinan naik sekitar 20 persen.

Dalam sebuah wawancara dengan NHK, Perdana Menteri Fumio Kishida menyatakan niatnya untuk memperkenalkan sistem pendukung baru untuk meringankan beban biaya listrik paling cepat mulai Januari tahun depan, tanpa menunggu musim semi berikutnya, ketika kenaikan harga yang tajam diperkirakan terjadi.

Selain itu, terkait tanggapan terhadap eks Gereja Unifikasi mengklarifikasi niatnya untuk mempertimbangkan tanggapan yang tegas, termasuk melakukan penyelidikan berdasarkan UU Korporasi Agama.

Di tengah segunung masalah domestik dan internasional seperti ekonomi dan diplomasi, Perdana Menteri Kishida menanggapi wawancara eksklusif dengan NHK sebelum debat di Diet mulai berjalan lancar sejak awal minggu.

Diantaranya, mengenai sistem pendukung baru untuk meringankan beban biaya listrik, yang merupakan pilar dari langkah-langkah ekonomi yang komprehensif.

"Biaya listrik dapat naik 20% hingga 30% musim semi mendatang, jadi kita harus bersiap. Saya ingin membuat sistem yang memungkinkan setiap warga negara untuk menyadari berapa banyak harga telah dikurangi, dan untuk mulai bergerak tegas pada tahap itu," katanya, menunjukkan bahwa ia akan memperkenalkannya paling cepat mulai Januari tahun depan.

Selain itu, untuk menahan kenaikan harga pangan, katanya, “Untuk mendorong produksi dalam negeri produk pertanian, pupuk, dan pakan, kami akan menyiapkan subsidi untuk mendukung penanaman gandum, kedelai, dan pakan.  Saya akan menunjukkan kebijakan yang akan ditetapkan nantinya."

Lebih lanjut, terkait pelonggaran kebijakan perbatasan yang drastis, dia mengatakan, "Kami akan menyiapkan berbagai paket kebijakan dengan tujuan mencapai konsumsi inbound 5 triliun yen setiap tahunnya. Saya jelaskan bahwa saya akan membantu Anda."

Di sisi lain, mengenai depresiasi yen yang cepat, Perdana Menteri Kishida mengatakan, “Fluktuasi nilai tukar yang cepat yang melibatkan spekulasi tidak diinginkan, dan jika perlu, kita harus mempertimbangkan tanggapan yang tepat. Kerjasama dengan komunitas internasional juga sangat penting. poin yang bagus," tekannya.

Mengenai penunjukan gubernur BOJ, yang masa jabatannya tinggal kurang dari setengah tahun, dia mengatakan, "Tren ekonomi tidak dapat diprediksi, dan gubernur BOJ seperti apa yang diperlukan bersama dengan langkah-langkah ekonomi tertentu? Saya ingin berpikir hati-hati  mengenai hal itu."

Dalam persiapan KTT G7 Hiroshima yang dijadwalkan akan diadakan pada Mei tahun depan, dia mengatakan, "Saya ingin menyampaikan kepada dunia dari Hiroshima, kota pengeboman atom, bahwa kami tidak akan mentolerir agresi terhadap negara lain atau ancaman atau penggunaan senjata nuklir, dan akan menegaskan tekad kuat kita untuk melindungi perdamaian  dan menyatakan kesediaannya menjaga perdamaian."

Setelah itu, katanya, “Saya ingin memperdalam diskusi tentang isu-isu global seperti perubahan iklim, energi, perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Sebagai satu-satunya negara peserta dari Asia, bagaimana kita dapat menghubungkan Asia dan negara-negara perantara yang disebut 'Global Selatan' dengan G7. Saya ingin menggunakan ini sebagai kesempatan untuk mempertimbangkan apakah kita harus bekerja sama."

Di sisi lain, mengenai isu Gereja Unifikasi sebelumnya, dia mengatakan, "Pertama-tama, dari perspektif pembebasan para korban, kita harus mempertimbangkan untuk meninjau Undang-Undang Kontrak Konsumen dan undang-undang terkait lainnya."