Gordon menekankan bahwa resolusi yang dirancang oleh negara anggota Dewan Keamanan mungkin memiliki bobot yang berbeda dibandingkan dengan keputusan yang dibuat oleh pengadilan tertinggi di dunia.

Jika AS memveto resolusi Dewan Keamanan berdasarkan keputusan ICJ, hal ini akan mengungkap kemunafikan AS yang belum pernah ada sebelumnya, menurut Gordon.

Dalam skenario di mana AS tidak memveto dan DK PBB mengesahkan resolusi tersebut, AS mempunyai wewenang untuk mengambil tindakan hukuman terhadap Israel.

Contoh tindakan DK PBB di masa lalu adalah sanksi ekonomi atau perdagangan, embargo senjata, dan larangan bepergian.

Piagam PBB juga memungkinkan Dewan Keamanan untuk melangkah lebih jauh dan melakukan intervensi dengan kekuatan.

Contohnya terjadi pada tahun 1991 ketika aliansi militer pimpinan AS dibentuk untuk membalikkan invasi ke Kuwait oleh pemimpin Irak, Saddam Hussein.

Oleh karena itu, keputusan ICJ mengenai tindakan sementara di Gaza mungkin dapat ditindaklanjuti.

Namun, komunitas internasional, dalam hal ini, PBB, yang harus menegakkannya.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)