Namun para aktivis hak asasi manusia terus menekan gencatan senjata permanen sebagai satu-satunya solusi untuk mengakhiri pembantaian rakyat Palestina.

Aljazair mencoba meloloskan beberapa resolusi gencatan senjata permanen di Gaza selama berbulan-bulan terakhir.

Namun, Amerika selalu memblokir resolusi itu dan malah menyalahkan Hamas atas perang yang sedang berlangsung di jalur tersebut.

Rusia juga mencoba mendorong penggunaan kata “permanen” terkait gencatan senjata.

Rusia berpendapat bahwa tanpa kata "permanen," akan memungkinkan Israel melanjutkan operasi militernya di Jalur Gaza kapan saja setelah Ramadhan.

Sementara itu, Aljazair meyakinkan bahwa resolusi gencatan senjata hanyalah langkah awal menuju pemenuhan aspirasi rakyat Palestina.

Aljazair juga menganggap Dewan Keamanan PBB bertanggung jawab memaksa Israel untuk mematuhi resolusi ini, dan untuk segera menghentikan pembunuhan, tanpa syarat, untuk meringankan penderitaan rakyat Palestina.

Seberapa Besar Pengaruh Resolusi Gencatan Senjata yang Dikeluarkan DK PBB?

Dikutip dari The Conversation, menurut hukum internasional, resolusi Dewan Keamanan bersifat mengikat semua negara anggota PBB, termasuk Israel dan Palestina yang berstatus pengamat PBB.

Namun harus dilihat apakah pemerintah Israel akan mematuhi resolusi tersebut dan jika ya, bagaimana caranya.

Menurut Marika Sosnowski, pakar gencatan senjata dari The University of Melbourne, resolusi tersebut mungkin hanya memberikan sedikit perbedaan praktis terhadap kehidupan jutaan warga Palestina yang terjebak di Gaza.

Sebab, pada dasaranya DK PBB tidak mempunyai banyak cara untuk menegakkan resolusi tersebut.

Baca juga: Netanyahu Batalkan Delegasi ke Washington Usai PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata, AS Tak Memveto

Israel juga telah mengabaikan perintah Mahkamah Internasional untuk mengambil langkah-langkah untuk memungkinkan penyediaan layanan dasar dan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan warga Gaza.

Meskipun tindakan militer untuk memaksa Israel agar mematuhi resolusi tersebut tampaknya sangat kecil kemungkinannya, negara-negara dapat mengambil tindakan ekonomi dan diplomatik lainnya untuk mencoba memaksa Israel agar mematuhinya.

Negara-negara dapat menjatuhkan sanksi, menghentikan penjualan senjata atau penarikan misi dan dukungan diplomatik.

(Tribunnews.com, Tiara Shelavie)