Pemerintahan Baru Palestina Harus Mempersiapkan Pemilu Legislatif dan Presiden Kata Presiden Abbas

TRIBUNNEWS.COM- Pemerintahan baru Palestina harus mempersiapkan pemilu legislatif dan presiden kata Presiden Mahmoud Abbas.

Pemerintahan baru Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Mustafa, harus mempersiapkan diri untuk mengadakan pemilihan legislatif dan presiden di semua gubernuran Palestina, terutama di Yerusalem Timur, kata Presiden Mahmoud Abbas pada hari Minggu, kantor berita Anadolu melaporkan.

Pernyataan Abbas tersebut disampaikan pada saat upacara pelantikan pemerintahan baru, menurut kantor berita Palestina Wafa.

Pemerintahan baru Palestina dilantik pada Minggu malam, menggantikan pemerintahan Mohammed Shtayyeh yang mengundurkan diri pada bulan Februari.

“Tugas pemerintahan baru ini mencakup menyatukan lembaga-lembaga negara, memaksimalkan upaya bantuan dan rekonstruksi di Gaza dan Tepi Barat, serta menghidupkan kembali perekonomian,” kata Abbas.

“Pemerintah harus mempersiapkan pemilihan legislatif dan presiden di semua provinsi di tanah air, dengan Yerusalem Timur sebagai garda depan,” tambahnya.

Pemerintahan Baru Palestina Telah Resmi Dilantik

Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).

Rencana Washington pasca perang di Gaza semakin maju seiring dengan pujian dari PA terhadap pemerintah baru.

Pembentukan pemerintah terjadi sehari setelah dugaan serangan gabungan Israel-PA ke Gaza, yang menurut kelompok perlawanan berhasil digagalkan.

Pemerintahan Palestina yang baru dilantik pada tanggal 31 Maret di hadapan Mahmoud Abbas, presiden Otoritas Palestina (PA).

Pemimpinnya adalah Perdana Menteri yang baru diangkat, Mohammad Mustafa.

Dalam pidatonya setelah upacara pelantikan, Abbas mengatakan tugas pemerintah baru mencakup tanggung jawab atas

“Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza,” dan menambahkan bahwa mereka memiliki “wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan perjanjian hukum,” menurut kantor berita WAFA.

“Tugas pemerintah mencakup pelaksanaan reformasi kelembagaan yang luas untuk meningkatkan kinerja dan memberikan layanan yang lebih baik kepada rakyat Palestina di mana pun, penyatuan lembaga-lembaga pemerintah, maksimalisasi upaya bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, rekonstruksi Gaza dan Tepi Barat serta revitalisasi. perekonomian Palestina,” tambahnya.

“Tujuan politik kami adalah untuk mencapai kebebasan, kemerdekaan dan pembebasan dari pendudukan, dan kami bekerja sama dengan pihak-pihak Arab dan internasional yang peduli untuk memperoleh keanggotaan penuh di PBB,” kata Abbas, menegaskan bahwa upaya tersebut akan fokus pada “menyatukan tanah kami dan rakyat dan mencapai rekonsiliasi nasional” sejalan dengan program Organisasi Pembebasan Palestina (PLO).

Baca juga: Netanyahu Desak Knesset Sahkan Undang-undang Al-Jazeera, Larang Berita Asing Beroperasi di Israel

Pembentukan pemerintahan baru terjadi lebih dari satu bulan setelah pengunduran diri pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh dan setelah Mustafa pertama kali ditunjuk sebagai Perdana Menteri pada awal Maret.

Pada saat itu, Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa penunjukan Mustafa dan rencana pembentukan pemerintahan baru adalah langkah-langkah “tanpa substansi” yang dilakukan berdasarkan “konsensus nasional.”

Perombakan ini sejalan dengan upaya yang disponsori AS untuk mereformasi PA, agar PA mengambil alih pemerintahan di Gaza pascaperang – di mana Israel telah berjanji untuk membongkar kepemimpinan politik gerakan perlawanan Hamas.

Rencana tersebut mencakup demiliterisasi Gaza, membentuk otoritas pemerintahan lokal, dan mewujudkan pakta normalisasi yang lebih luas dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi.

Sebagai bagian dari rencana reformasi ini, Washington dan Ramallah dilaporkan telah sepakat untuk menghapuskan Dana Martir PA – tunjangan rutin dari pemerintah Palestina kepada keluarga pejuang perlawanan yang dibunuh oleh pasukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Israel telah lama menuduh Otoritas Palestina “mendorong terorisme” atas dana tersebut, meskipun Ramallah memiliki koordinasi keamanan yang mendalam dengan tentara dan dinas keamanan Israel.

Pengambilan sumpah pemerintahan baru terjadi satu hari setelah dugaan serangan ke Jalur Gaza, yang dilakukan oleh pasukan PA atas perintah kepala intelijennya, Majid Faraj. Otoritas Palestina membantah serangan tersebut.

Front Dalam Negeri Gaza mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa serangan tersebut, yang dilakukan dengan bantuan dari Shin Bet Israel, bertujuan untuk “menciptakan kebingungan dan kekacauan” di jalur tersebut.

Ia menambahkan bahwa serangan tersebut menyusul kesepakatan antara intelijen PA dan Shin Bet di ibu kota Arab yang tidak disebutkan namanya pekan lalu.

“Badan keamanan di Gaza menangani elemen-elemen ini, dan 10 di antaranya ditangkap, dan rencana kedatangan mereka digagalkan. Siapapun yang berani bermain di lapangan yang hanya melayani pendudukan akan dipukul dengan tangan besi,” kata Front Dalam Negeri.

Hamas dan kelompok perlawanan di Gaza telah berjanji untuk menentang semua rencana pascaperang yang disetujui AS dan Israel di jalur tersebut.

Amerika Serikat Setop Dana Martir yang Mendukung Warga Palestina untuk Melawan Israel

Amerika Serikat berupaya mengakhiri Dana Martir yang mendukung warga Palestina melawan pendudukan israel

Dana tersebut memberikan dukungan keuangan penting bagi warga Palestina dan keluarga mereka yang terluka, dipenjara atau terbunuh saat melawan Israel.

Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan dengan Otoritas Palestina (PA) untuk mengakhiri Dana Martir bagi warga Palestina yang terbunuh dan dipenjara saat melawan pendudukan Israel, Politico melaporkan pada 30 Maret.

Dana Martir terdiri dari Yayasan Perawatan Keluarga Para Martir dan Dana Tahanan dan memberikan dukungan keuangan penting bagi warga Palestina dan keluarga mereka jika mereka terluka, dipenjara, atau terbunuh saat melakukan perlawanan bersenjata melawan pendudukan Israel.

Pada 1 November, pihak berwenang Israel menahan hampir 7.000 warga Palestina karena dugaan pelanggaran keamanan, menurut organisasi hak asasi manusia Israel HaMoked.

Israel ingin mengakhiri Dana Martir, dengan alasan bahwa dana tersebut menurut mereka telah mendorong aksi “terorisme”

Para pejabat Israel dengan kasar menyebutnya sebagai “bayaran atas pembunuhan.”

Upaya AS ini dilakukan sebagai bagian dari rencana Gedung Putih untuk mereformasi Otoritas Palestina sebagai persiapan karena diduga mengizinkan PA untuk memerintah Gaza setelah perang.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak upaya AS untuk menempatkan PA di Gaza dan berjanji untuk melanjutkan pendudukan Israel di jalur tersebut.

Para pendukung perdana menteri ingin membersihkan Gaza dari warga Palestina secara etnis, mencaploknya, dan membangun permukiman Yahudi di kota-kota Palestina yang hancur.

Otoritas Palestina saat ini memerintah sebagian wilayah Tepi Barat yang diduduki dan dibenci oleh banyak warga Palestina karena korupsi dan kolaborasinya dengan Israel.

Politico melaporkan bahwa menurut pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya, Otoritas Palestina akan mengakhiri skema tersebut dan menggantinya dengan program kesejahteraan umum.

“Ada banyak upaya yang dilakukan di balik layar untuk mengatasi hal ini, dan kemajuannya sangat menggembirakan,” kata seorang pejabat senior Gedung Putih.

Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri menolak berkomentar, dan juru bicara Otoritas Palestina tidak menanggapi permintaan komentar dari Politico.

PA saat ini dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas yang berusia 88 tahun, yang telah memimpin PA selama hampir dua dekade dan menolak mengadakan pemilihan penggantinya.

“Rencana reformasi” AS yang lebih luas untuk Otoritas Palestina terdiri dari sekitar dua lusin proposal, menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut.

Usulan tersebut diduga berfokus pada pengurangan korupsi, mengubah cara pembayaran pensiunan, dan mengubah sistem rujukan layanan kesehatan.

AS juga akan melatih pasukan keamanan Palestina untuk beroperasi di Gaza.

(Sumber: Middle East Monitor, The Cradle)