Juru bicara Google berdalih teknologi cloud digunakan untuk mempercepat transformasi digital negara Zionis tersebut.

Namun banyak pihak menilai hadirnya layanan ini dapat membantu pemerintah Israel melakukan pengumpulan data yang tidak sah terhadap warga Palestina.

Selain itu teknologi cloud dapat memfasilitasi pemerintah Israel menjalankan segregasi ras untuk mempercepat genosida sistematik dan perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.

Alasan tersebut yang membuat para karyawan dan organisasi No Tech for Apartheid dengan kompak menyerukan perintah pada CEO agar Google mengakhiri kontrak kerjasama teknologi cloud dengan pemerintah Israel.

Sejauh ini, lebih dari 90 pekerja di Google dan lebih dari 300 pekerja di Amazon telah menandatangani surat penolakan kerjasama ini.

Kontrak-kontrak ini oleh para pegawai Google dianggap bagian dari pola militerisasi yang meresahkan, kurangnya transparansi dan penghindaran pengawasan.

Proyek Nimbus disebut menjual teknologi berbahaya kepada militer dan pemerintah Israel.

Kontrak ini ditandatangani pada minggu yang sama ketika militer Israel menyerang warga Palestina di Jalur Gaza – menewaskan hampir 250 orang, termasuk lebih dari 60 anak-anak .

Dikutip dari The Guardian, proyek Nimbus adalah kontrak senilai $1,2 miliar untuk menyediakan layanan cloud bagi militer dan pemerintah Israel.

Teknologi ini memungkinkan pengawasan lebih lanjut dan pengumpulan data yang melanggar hukum mengenai warga Palestina dan memfasilitasi perluasan pemukiman ilegal Israel di tanah Palestina.