Ia menjabat sebagai wakil Jalili di SNSC tak lama setelah Jalili ditunjuk sebagai sekretaris badan tersebut pada tahun 2007, pada saat ketegangan meningkat terkait isu tersebut. isu nuklir.

Karena SNSC pada saat itu bertugas menangani masalah nuklir, Bagheri Kani juga menjadi tokoh senior dalam tim perundingan negara tersebut dan mengadakan pertemuan dengan para pejabat AS dan Eropa.

Negosiasi tersebut akhirnya gagal, dan Iran dikenai serangkaian sanksi internasional yang keras.

Jalili akhirnya mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2013, dengan keinginan untuk mengemukakan pandangan pesimistisnya terhadap perjanjian nuklir dengan Barat.

Bagheri Kani mengelola kampanye pemilihannya, namun gagal.

Kemenangan Hassan Rouhani yang berhaluan tengah pada tahun itu, yang menjanjikan pencabutan sanksi dan mengakhiri isolasi Iran, membuat Jalili dan Bagheri Kani relatif dikesampingkan.

Pemerintahan Rouhani berhasil menyepakati perjanjian nuklir, yang dikenal secara resmi sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) dengan negara-negara Barat pada tahun 2015.

Namun perjanjian tersebut tidak bertahan lama, karena Presiden AS Donald Trump menarik diri dari perjanjian tersebut secara sepihak pada tahun 2018.

Baca juga: Dikhianati AS dan Sekutunya, Vladimir Putin Keluar dari Perjanjian Nuklir New START 

Trump lantas memberlakukan sanksi terhadap perjanjian tersebut. sanksi yang lebih keras terhadap Iran.

Amirabdollahian, mendiang menteri luar negeri, aktif mewakili kepentingan dan aliansi Iran di seluruh kawasan selama perang, melakukan tur untuk bertemu dengan pejabat tinggi di Suriah, Lebanon, Qatar, dan tempat lain.

Bagheri Kani diperkirakan akan meneruskan obor tersebut, menekankan seruan Teheran untuk melakukan gencatan senjata di Gaza dan menentang kehadiran dan pengaruh Barat di wilayah tersebut, sambil mendukung sekutunya sendiri.

(Tribunnews.com, Andari Wulan Nugrahani)