“Pesawat itu seharusnya terbang ke Filipina, tapi kami mengantisipasi pesawat itu juga bisa mendarat di Iran, dan kami tidak berdaya untuk mencegahnya,” katanya.

Pihak berwenang Lituania telah menyatakan bahwa penerbangan kedua Airbus A340 di luar wilayah udara Lithuania tidak menimbulkan kekhawatiran apa pun dan dianggap sebagai tanggung jawab otoritas nasional lainnya.

Insiden ini mengulangi kejadian serupa pada tahun 2022 ketika empat pesawat komersial Airbus A340 lepas landas dari Johannesburg menuju Uzbekistan tetapi, mendekati wilayah udara Iran, mematikan transpondernya dan dilaporkan mendarat di Iran.

Karena sanksi ekonomi yang berasal dari pengembangan nuklirnya, maskapai penerbangan komersial Iran dilarang membeli pesawat komersial baru dan suku cadangnya.

Sanksi ini telah menyebabkan krisis dalam industri penerbangan komersial, dengan lebih dari 500 pesawat dilarang terbang dan tidak dapat terbang karena kurangnya suku cadang.

Pakar industri telah mengindikasikan bahwa Iran membutuhkan 400 pesawat komersial baru, namun sanksi ekonomi menghalangi pembelian pesawat baru dan juga menghalangi pekerjaan peningkatan dan pemeliharaan pada pesawat yang sudah ada.

Pembatasan ini juga menyebabkan peningkatan kecelakaan udara di negara tersebut.

Menurut Jaringan Keamanan Penerbangan, sejak sanksi ekonomi diberlakukan terhadap Iran setelah Revolusi Islam pada tahun 1979, insiden udara telah mengakibatkan 1.755 korban jiwa.

Iran Air, maskapai penerbangan nasional, dilaporkan memiliki 335 pesawat, tetapi setengah dari mereka dilarang terbang karena tidak tersedianya suku cadang.

Sanksi AS juga membuat Iran tak bisa membeli pesawat, helikopter, atau suku cadang aviasi baru dari AS dan sekutunya.

Akibatnya, Iran kesulitan memperbarui atau meremajakan armadanya. Armada penerbangan Iran pun menua.

Akhir Mei lalu, Departemen Keuangan AS mengumumkan sanksi baru yang ditujukan untuk menghambat program pesawat nirawak (UAV) Iran, yang telah menyediakan UAV mematikan bagi Rusia untuk digunakan dalam serangannya terhadap Ukraina.

Dalam sebuah rilis, Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri, atau OFAC, Departemen Keuangan mengatakan bahwa mereka menargetkan seorang eksekutif penerbangan Iran dan empat entitas komersial yang terkait dengan Perusahaan Rayan Roshd Afzar yang sebelumnya dikenai sanksi karena telah membeli suku cadang penting untuk program UAV Iran tersebut.

Eksekutif yang menjadi sasaran adalah Kepala Organisasi Industri Penerbangan Iran (IAIO) Afshin Khajeh Fard, yang berkantor pusat di Teheran.