Tujuan potensial lain dari pengerahan pasukan ini adalah untuk menjaga stabilitas politik di provinsi tersebut di tengah upaya untuk memilih gubernur baru untuk Kirkuk.

Perdana Menteri Irak Mohammed Shia' al-Sudani telah menetapkan batas waktu 11 Agustus bagi komunitas Arab, Kurdi, dan Turkmenistan untuk mencapai kompromi dalam memilih gubernur baru dan kepala Dewan Provinsi Kirkuk setelah berbulan-bulan terjadi pertikaian politik mengenai pembagian kekuasaan.

Sumber yang memiliki informasi lengkap dari Kirkuk mengatakan bahwa saat ini tidak ada kesepakatan di antara tiga pemangku kepentingan utama mengenai pendistribusian jabatan tersebut.

Sumber tersebut menambahkan bahwa situasi di Kirkuk sangat buruk, dengan kekosongan administratif karena tidak seorang pun dapat menandatangani dokumen resmi setelah penjabat gubernur, Rakan Saed al-Juburi, dilantik sebagai anggota KPC.

Selain itu, Irak baru-baru ini menandatangani nota kesepahaman dengan British Petroleum (BP) untuk meningkatkan pengembangan ladang minyak di Kirkuk, yang bertujuan untuk meningkatkan investasi dan produksi di wilayah tersebut.

Perjanjian tersebut, yang diawasi oleh Perdana Menteri al-Sudani dan ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2024, melibatkan rehabilitasi dan pengembangan ladang minyak utama, termasuk Baba, Avana, Bay Hassan, Jambur, dan Khabaz.

Tugas pasukan koalisi mungkin juga mencakup perlindungan operasi BP di provinsi tersebut.

Pada akhir Maret 2020, koalisi pimpinan AS menarik diri dari pangkalan K-1 setelah serangan roket pada Desember 2019 yang menewaskan seorang kontraktor Amerika, yang memicu serangkaian serangan balasan antara AS dan kelompok milisi Irak yang didukung Iran.

Serangan-serangan ini berpuncak pada pembunuhan yang diarahkan AS terhadap jenderal tinggi Iran Qasem Soleimani dan pemimpin senior milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandis pada 3 Januari 2020.

SUMBER: THE CRADLE, THE NEW ARAB