Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan pada tanggal 8 Agustus keputusannya untuk mencabut izin diplomatik delapan diplomat Norwegia yang bermarkas di Tel Aviv dan memiliki hubungan dengan Otoritas Palestina (PA).

Langkah ini merupakan respons terhadap "serangkaian tindakan anti-Israel dan unilateral yang baru-baru ini diambil [oleh] pemerintah Norwegia," termasuk pengakuan terhadap negara Palestina dan "komentar keras oleh pejabat senior Norwegia."

Pejabat Norwegia telah mengutuk pembantaian yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil di Gaza.

Duta Besar Norwegia dipanggil ke kementerian luar negeri dan diberitahu bahwa akreditasi diplomatik kedelapan diplomat itu akan dicabut dalam waktu satu minggu dan visa mereka akan dicabut dalam waktu tiga bulan.

Kementerian memberi mereka pilihan untuk mengajukan izin baru.

"Ada harga yang harus dibayar untuk tindakan anti-Israel. Alih-alih memerangi terorisme Palestina setelah 7 Oktober dan mendukung perjuangan Israel melawan poros kejahatan Iran – Norwegia memilih untuk memberi penghargaan kepada para pembunuh dan pemerkosa Hamas dalam bentuk pengakuan negara Palestina," kata Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz.

Norwegia juga bergabung dengan "gugatan tak berdasar terhadap kami di ICC," imbuh Katz.

"Norwegia menjalankan kebijakan sepihak terkait masalah Palestina – oleh karena itu saya memerintahkan penghentian semua perwakilan terhadap Otoritas Palestina atas nama kedutaan Norwegia di Israel. Mereka yang menyerang kami dan menjalankan kebijakan sepihak terhadap kami akan membayar harganya."

Israel juga telah menghentikan pengalihan pendapatan pajak PA ke Norwegia, yang merupakan bagian dari kesepakatan yang dicapai awal tahun ini bahwa Oslo akan mengelola dana Palestina untuk Ramallah.

Kementerian Keuangan telah menahan dana ini karena klaim bahwa uang yang dialokasikan untuk layanan di Gaza dapat dieksploitasi oleh Hamas.

"Norwegia adalah negara pertama yang mengakui negara Palestina secara sepihak hari ini, jadi negara itu tidak dapat menjadi mitra dalam hal apa pun yang terkait dengan Yudea dan Samaria [Tepi Barat yang diduduki]. Saya bermaksud menghentikan transfer dana ke Norwegia dan menuntut pengembalian semua dana yang telah ditransfer," kata Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich pada hari Rabu.

Bersama Spanyol dan Irlandia, pemerintah Norwegia secara resmi mengakui negara Palestina pada akhir Mei.

Israel mengesahkan lima permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki dan menyetujui sanksi terhadap PA pada bulan Juni, sementara Kementerian Keuangan Israel secara terbuka mengumumkan tindakan tersebut sebagai balasan atas pengakuan internasional atas Palestina sebagai sebuah negara.

“Kabinet Keamanan mengesahkan satu pos terdepan untuk setiap negara yang secara sepihak mengakui Palestina sebagai sebuah negara,” kata Smotrich saat itu.

Palestina kecam keputusan Israel mencabut akreditasi diplomat Norwegia