Para direktur PLN juga khawatir kesepakatan tersebut dapat membuat mereka terjerat tuntutan pidana di masa mendatang apabila penyidik ​​antikorupsi melihat transaksi tersebut merugikan negara, kata Fabby Tumiwa.

"Kalau tidak hati-hati, beberapa orang bisa mendapat masalah karena ini bisa menimbulkan apa yang disebut kerugian negara," katanya.

Pada bulan Juni, seorang mantan kepala eksekutif perusahaan energi negara, PT. Pertamina, dijatuhi hukuman sembilan tahun penjara karena menandatangani kontrak gas jangka panjang. Pengadilan menilai langkah ini sebagai tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar $114 juta.

Kesepakatan Cirebon-1 akan jadi percontohan

"Kami sangat ingin agar ini segera terlaksana, tapi di saat yang sama, sangat penting untuk melakukan transaksi pertama sebaik mungkin," kata Ramesh Subramaniam, Direktur Jenderal ADB.

Sejumlah bank swasta disebut telah siap berinvestasi dan serangkaian transaksi baru juga dapat dimulai setelah kesepakatan Cirebon-1 selesai. ADB juga telah meninjau kemungkinan penutupan sekitar 30 PLTU lainnya di Indonesia, katanya.

"Meskipun butuh waktu, kami telah belajar banyak ... dan kami merasa sangat jelas bahwa peralihan berikutnya akan berlangsung jauh lebih mudah."

Cirebon-1 sebenarnya adalah pembangkit listrik yang terbilang baru dan mulai beroperasi di tahun 2012. Dengan adanya kesepakatan ini, pembangkit listrik tersebut berarti akan berhenti beroperasi pada tahun 2035, bukannya tahun 2042 seperti yang semula direncanakan.

Meskipun beroperasi lebih bersih apabila dibandingkan PLTU lama, emisi dari Cirebon-1 dan PLTU lain di sekitar Jakarta sering disalahkan atas polusi kronis di Indonesia.

ae/hp (Reuters)