TRIBUNNEWS.COM - Kritik publik terhadap Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol meningkat, buntut deklarasi darurat militer pada Selasa (3/12/2024) malam.

Ribuan orang berparade di jalan-jalan Seoul menuntut pengunduran dirinya.

Enam partai oposisi juga telah mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon Suk Yeol, dengan alasan bahwa deklarasi darurat militernya melanggar konstitusi.

Lantas, apakah Yoon Suk Yeol akan mundur?

Profesor ilmu politik Yong-Chool Ha mengatakan, Yoon Suk Yeol kemungkinan besar yakin bahwa ia mematuhi aturan dalam deklarasi darurat militernya.

“Yoon adalah individu yang unik. Dia (percaya) bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara legal."

"Dia mungkin berpikir bahwa dia benar-benar mengikuti aturan, bahkan saat ini,” ujarnya, seperti diberitakan CNA.

“Jadi, sangat tidak mungkin Yoon akan menerima kesalahannya," tegas Direktur Pusat Studi Korea di Universitas Washington itu.

Dengan sebagian besar pengamat meyakini perubahan kepemimpinan kini tak dapat dihindari, Ha mengatakan Yoon kemungkinan besar akan dicopot dari kekuasaan melalui pemakzulan.

"(Proses) pengadilan akan berlangsung beberapa bulan, tetapi saya yakin Yoon tidak keberatan terlibat dalam pertempuran hukum yang berkepanjangan," jelasnya.

Sung-yoon Lee, seorang peneliti global di lembaga pemikir Woodrow Wilson International Center for Scholars yang berkantor pusat di Washington, juga setuju bahwa Yoon tampaknya tidak akan mengundurkan diri.

Baca juga: Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Akhirnya Dipaksa Partainya Sendiri untuk Mundur dari Jabatannya

Menurutnya, Presiden Korea Selatan itu akan melawan pemakzulan.

Yoon Suk Yeol Terancam Dimakzulkan

Mosi pemakzulan dipimpin oleh Partai Demokrat, yang merupakan oposisi utama, yang pemimpinnya menyebut upaya Yoon yang gagal sebagai "upaya kudeta".

Pemungutan suara atas usulan tersebut diperkirakan akan dilakukan pada Sabtu (7/12/2024), menurut kantor berita Yonhap.