Sementara Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyebut rencana pembentukan Dewan Kopral tersebut hanya guyonan politik.

"Namanya ini kan guyonan-guyonan politik. Nanti ada dewan prajurit, nanti ada dewan panglima, ada dewan kepala daerah, ya itu," kata Hasto.

Hasto juga menanggapi terkait pembentukan Dewan Kolonel oleh beberapa anggota Fraksi PDIP DPR RI untuk mendukung Puan Maharani maju di pilpres mendatang.

Menurutnya, Dewan Kolonel tak diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) PDIP.

"Itu sudah selesai. Kemarin sudah saya tegaskan itu tidak diatur dalam AD/ART partai," ujar Hasto.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPR fraksi PDIP membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan Maharani jelang Pilpres 2024.

Inisiator Dewan Kolonel, Johan Budi mengatakan Dewan Kolonel dibentuk oleh sejumlah elite PDIP di DPR untuk mendukung Puan dalam menghadapi Pemilu 2024, khususnya Pemilihan Presiden (Pilpres).

Baca juga: Dewan Kopral Vs Dewan Kolonel, Hasto: Guyonan Politik, Nanti ada Dewan Prajurit, Dewan Panglima

Kendati demikian, Johan menegaskan, Dewan Kolonel tetap tegak lurus pada keputusan akhir Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kita tidak melangkahi apa yang diputuskan oleh Ibu Mega, Megawati Soekarnoputri kan. Kita tunggu nanti. Tentu semua menyampaikan kalau apa pun putusannya Bu Mega nanti, kita akan tegak lurus," kata Johan.

Gelagat kader PDIP membuat Dewan Kolonel itu kemudian direspons oleh Kelompok relawan Ganjar Pranowo Mania dengan membentuk Dewan Kopral.

Ketua Umum GP Mania Immanuel Ebenezer berkata istilah "kopral" dipilih untuk melambangkan akar rumput.

Dia berkata organisasi ini murni aspirasi rakyat, bukan aspirasi elite seperti Dewan Kolonel.

"Kita akan bentuk Dewan Kopral. Kolonel dan kopral, lebih banyak kopral. Nah, suara buat pemilu dalam konteks demokrasi ditentukan oleh jumlah. Lebih banyak kopral dibanding kolonel," kata Immanuel.

Berpotensi Memicu Konflik di Internal PDIP