TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini profil Farida Rachmayanti, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Farida Rachmayanti lahir di Jakarta pada 28 Oktober 1971.

Wanita yang akrab disapa Bu Opi ini sudah menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, Jawa Barat, selama tiga periode, dikutip dari Wikipedia.

Periode pertama pada tahun 2009-2014, kemudian 2014-2019, dan yang saat ini masih aktif yakni 2019-2024.

Farida terpilih menjadi anggota DPRD Kota Depok periode 2019-2024 dari daerah pemilihan Kota Depok 2 yakni Beji, Limo, dan Cinere.

Selain menjadi politikus, pemilik nama lengkap Tengku Farida Rachmayanti ini juga dikenal sebagai dosen dan pendakwah.

Baca juga: Ketua Majelis Syuro PKS Datangi Korban Gempa Cianjur, Beri Bantuan dari Potongan Gaji Anggota Fraksi

Mengutip blog pribadinya, Farida mengenyam pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Jakarta.

Kemudian dirinya melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Y.A.I.

Selanjutnya, gelar master diperoleh Farida dari pascasarjana Universitas Indonesia pada jurusan Ekonomi Syariah.

Dikenal sebagai politikus PKS, Farida pernah menjadi koordinator Pos Wanita Keadilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Depok selama dua tahun dari 2005 hingga 2007.

Dua tahun berikutnya, Farida diamanahi jabatan sebagai Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Depok.

Pada 2015 sampai 2020, dirinya menjadi Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Depok.

Baca juga: PKS Kritik Keras Pernyataan Jokowi: Melihat Pemimpin Bagus Bukan Dilihat Dari Tampilan Fisik

Kiprah Farida Rachmayanti di parlemen cukup panjang.

Pada 2009, Farida menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok.

Kemudian dari tahun 2009 sampai 2012, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok.

Setelah itu, dirinya tercatat sebagai anggota Komisi D DPRD Kota Depok.

Farida juga kerap menjadi Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah, di antaranya yakni Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah dan Nomor 15 tanuh 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Tak sampai di situ, karier politik Farida terus berlanjut hingga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok dari tahun 2014 hingga 2017.

Baca juga: Hasil Survei Indopolling: PDIP Masih Kuasai Dukungan Pemilih Jakarta, PKS Salip Gerindra

Pada 2014 hingga 2019, Farida menjadi Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok.

Di tahun yang sama, dirinya juga menjadi anggota Badan Kehormatan Daerah DPRD Kota Depok.

Masih di tahun 2014 hingga 2019, Farida diketahui menjadi Ketua Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Depok dan No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga.

Di DPRD Kota Depok, Farida juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisi D selama dua tahun yakni dari 2017 hingga 2019.

Baca juga: Demokrat-PKS Menolak Usulan Revisi UU IKN Masuk Prolegnas Prioritas, NasDem Abstain

Biodata Farida Rachmayanti

• Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 28 Oktober 1971
• Jabatan: Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok
• Daerah Pemilihan: Kota Depok 2 (Beji, Limo, dan Cinere)
• Instagram: @tfaridarachmayanti

Riwayat Pendidikan

• SMA Negeri 1 Jakarta
• Sekolah Tinggi Akuntansi Negara
• Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Y.A.I
• Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jurusan Ekonomi Syariah

Riwayat Organisasi

• Koordinator Pos Wanita Keadilan DPD PKS Depok (2005–2007)
• Ketua Bidang Kewanitaan DPD PKS Depok (2007–2009)
• Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga DPD PKS Depok (2015–2020)

Karier di Parlemen

• Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Depok (2009)
• Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Depok (2009-2012)
• Anggota Komisi D DPRD Kota Depok (2012-2013)
• Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
• Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 15 tanuh 2013 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak
• Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah
• Sekretaris Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Keuangan Daerah
• Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Depok (2014-2019)
• Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Depok (2014-2017)
• Anggota Badan Kehormatan Daerah DPRD Kota Depok (2014-2019)
• Ketua Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Depok (2014–2019)
• Ketua Panitia Khusus Pembentukan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga (2014–2019)
• Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok Tahun (2017-2019)

(Tribunnews.com/Nurkhasanah)