Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Realitas londisi politik semakin tidak menentu, banyak kebijakan pemerintah yang mendapat penolakan oleh publik.

Di antaranya pengesahan KUHP yang baru, Perppu UU Cipta Kerja, kenaikan harga BBM, jabatan Presiden tiga periode, isu penundaan Pemilu dan masih banyak lagi yang selalu menjadi perdeba tan yang kian hari kian menghangat di ruangruang publik. 

Hal ini tentu, mempengaruhi situasi dan realitas politik hari ini, karena tahun 2023 merupakan tahun penentu bagi para partai politik untuk mempersiapkan para kandidat baik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maupun pada Pemilihan Legislatif nanti.

Oleh karena itu, untuk menangkap maksud publik terhadap situasi ini, Magna Charta Politika melakukan survei pada awal tahun 2023, yang dilaksanakan sejak tanggal 310 Januari 2023, dengan tema: "Realitas Kepemimpinan Nasional dan Partai Politik di Awal Tahun 2023, Menuju Pemilihan Umum 2024".

Berdasarkan hasil survei Magna Charta Politika, tergambar peluang tokoh di luar pemerintahan semakin mendapat tempat di masyarakat, satu di antaranya Anies Baswedan. 

"Anies Baswedan menjadi tokoh di luar pemerintahan yang paling banyak mendapat sorotan publik, hal ini tergambar dari hasil survei Magna Charta Politika yang mendapati Anies sebagai pemilik survei elektabilitas tertinggi," ungkap Direktur Kajian Magna Charta Politika, Wildan Ramadhan Wijaya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/1/2024).

Menurut Wildan, meski memiliki survei tertinggi, Anies Baswedan masih sangat berpeluang untuk tidak dicalonkan pada Pilpres 2024 mendatang. 

Pasalnya, partai yang menyatakan siap mengusung Anies Baswedan saat ini, hanya dari Partai Nasdem. 

Sehingga jika ini terus bergulir, langkah Anies Baswedan masih terganjal aturan pemenuhan ambang batas Presidential Threshold 20 persen. 

"Artinya, jika Anies ingin memenangkan Pilpres 2024, dia harus mampu merangkul partai koalisi saat ini, agar langkahnya menjadi calon Presiden dapat terealisasi, karena Anies bukan kader partai, jadi harus memiliki kemampuan menjadi leader bagi Koalisi Perubahan dan Perbaikan yang hendak mengusungnya," kata dia.

Baca juga: VIDEO PDIP Sebut NasDem Sudah Tak Sejalan dengan Visi-Misi Jokowi karena Usung Anies Baswedan

Untuk diketahui, Survei Magna Charta Politika ini mengambil populasi warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilihan umum ketika survei dilakukan, yang sampelnya diambil di 34 provinsi pada 3-10 Januari 2023.

Dari populasi itu dipilih secara acak sebanyak 2.000 responden, dengan margin of error 2.19 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.