Anies Baswedan Kritik Pemerintahan Jokowi, PAN: Kalau Memuji, Hilang Nilai Elektoralnya
PAN nilai wajar kritik Anies pada kebijakan dan program pemerintah Jokowi karena jelang Pilpres 2024 dan untuk jaga tingkat keterpilihan.
Penulis: Chaerul Umam
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi, merespons kritikan bacapres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan terhadap kebijakan dan program pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya kritikan itu wajar dilontarkan jelang Pilpres 2024 untuk menjaga tingkat keterpilihan.
"Menjelang pilpres, sudah menjadi maksim politik bahwa partai politik di luar pemerintah akan selalu mengkritik kebijakan pemerintah. Karena kalau memuji program pemerintah akan menyebabkan hilangnya nilai elektoral mereka," kata Viva saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (22/5/2023).
Selain Anies, kata Viva, kritikan sering kali disuarakan oleh parlemen di Senayan.
Meski ada kritik dari anggota DPR, tetapi hal itu adalah dalam rangka fungsi monitoring agar pelaksanaan program pemerintah sesuai dengan UU.
Hal itu juga menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak anti-kritik.
"Jika ada kritik dari nitizen atau masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, hal itu bukan sesuatu yang mewah dan istimewa, karena pemerintah Jokowi tidak pernah anti kritik," ucap juru bicara DPP PAN itu.
"Justru pemerintah memberikan kebebasan berpendapat dan berargumentasi kepada seluruh masyarakat Indonesia," tandasnya.
Baca juga: Anies: Infrastruktur Jalan yang Dibangun Era Jokowi Cuma 19 000 Km, Era SBY Tembus 144.000 Km
Sebelumnya, Anies Baswedan kembali menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
Yang terbaru, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengkritisi sikap pemerintah pusat yang kerap mengambil alih proyek di daerah.
Pernyataan ini Anies sampaikan di tengah maraknya aksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengambil alih pengerjaan proyek di daerah, khususnya pembangunan jalan.
Hal itu disampaikannya saat menemui relawan di acara Temu Kebangsaan Relawan, di Tennis Indoor Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/5/2023).
"Sebagian wilayah harus diselesaikan di daerah, maka harus dicari cara agar (proyek selesai di daerah). Daerah kalau diambil ke pusat, malah menyulitkan masa depan di daerah," kata Anies.
