Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fersianus Waku

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menggunakan aparatus negara untuk menyingkirkan bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) tertentu di Pilpres 2024.

Hal itu terkait pernyataan Presiden Jokowi yang mengakui ikut cawe-cawe dalam Pemilu 2024.

"Tidak boleh menggunakan alat negara untuk menggalang-halangi untuk menyingkirkan calon presiden atau calon wakil presiden yang bukan dari kubu parpol yang tidak diusung oleh parpol yang diusungnya atau yang dia tidak dukung," kata Benny di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2023).

Benny meminta Presiden Jokowi agar menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan pilihannya.

"Dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas," ujar anggota Komisi III DPR RI ini.

Baca juga: Jokowi Akui Cawe-cawe di Pilpres, Demokrat: Harusnya Fokus saja pada Tugas dan Tanggung Jawabnya

Dia menegaskan sebagai kepala negara, Jokowi harusnya netral dalam Pemilu 2024, tidak boleh cawe-cawe.

"Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai juga. Kepala negara menurut kami sih harus netral yah, tidak boleh cawe-cawe," ucap Benny.

Benny menuturkan Presiden Jokowi tak bisa menggunakan alasan demi kepentingan bangsa lalu cawe-cawe Pemilu.

Menurutnya, alasan itu bisa saja digunakan Kapolri, Ketua Mahkamah Agung (MA), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jaksa Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan (Badan Intelijen Negara (BIN).

"Mau begitu semua? Apa semua begitu?" ujar legislator asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini.

Lebih lanjut, dia menambahkan Presiden Jokowi harus bisa menjaga iklim demokrasi yang sehat di Pemilu 2024.

"Dia (Presiden Jokowi) harus menjaga iklim demokrasi, menjaga iklim persaingan sehat dalam politik sebab dia adalah kepala negara, dia bukan kepala petugas partai," imbuh Benny.

Sebelumnya dalam pertemuan dengan para pimpinan media nasional, Jokowi menyinggung soal cawe-cawe dirinya pada Pilpres 2024.

Kepada mereka, Jokowi mengatakan ia harus cawe-cawe di Pilpres 2024, untuk kepentingan negara.

"Ya cuma cawe-cawe sih. Ada lebih dari 7 kali pak presiden mengatakan cawe cawe,” kata GM News and Current Affairs Kompas TV Yogi Nugraha, usai pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (29/5/2023).

Yogi mengatakan dalam pertemuan tersebut Jokowi menekankan ikut cawe-cawe karena menyangkut kepentingan nasional.

Awalnya, Jokowi membicarakan soal momentun penting dalam 13 tahun ke depan. Negara-negara yang memiliki momentum 13 tahun tersebut yang akan naik atau tumbuh.

“Kemudian dikaitkan lah dengan soal Capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini "pemimpin di tahun 2024, 2029 dan 2034 itu sangat krusial untuk mewujudkan 13 tahun,” katanya.

"Ya saya untuk hal ini, (momentum 13 tahun), saya (Jokowi) harus cawe-cawe. Karena untuk kepentingan negara" imbuh Yogi.

Menurut Yogi dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa cawe-cawe bukan berarti akan abuse of power menggunakan perangkat negara mencampuri urusan Pilpres.

Jokowi akan menggunakan cara yang baik dan elegan dalam cawe cawe politiknya.

“Bahwa saya punya cara cawe-cawe dan saya tahu persis bagaimana cara berpolitik yang baik,” kata Yogi menirukan pernyataan Jokowi.

Pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan media nasional tersebut berlangsung rileks dan hangat.

Pertemuan yang dimulai pukul 16.30WIB tersebut berlangsung hampir dua jam. Sejumlah menu disajikan dalam pertemuan mulai dari Siomay, Pempek, dan Sate Padang.