TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dua partai penggagas Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni Nasdem dan Partai Demokrat tak sejalan soal waktu deklarasi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan.

Jika Demokrat mendorong supaya deklarasi bakal cawapres Anies dilakukan segera, Nasdem berpendapat, pengumuman figur cawapres tak boleh terburu-buru. Langkah itu harus dipertimbangkan secara matang.

Alih-alih makin kompak, perbedaan pandangan kedua partai belakangan kian terasa tajam. Soliditas Koalisi Perubahan untuk Persatuan pun dipertanyakan.

Mengutip dari Kompas.com, Desakan Partai Demokrat ihwal percepatan deklarasi cawapres salah satunya didasari dari jebloknya angka elektabilitas Anies.

Menurut survei sejumlah lembaga, angka elektoral mantan Gubernur DKI Jakarta itu terus menunjukkan penurunan.

Bahkan, survei teranyar Indikator Politik Indonesia memperlihatkan, elektabilitas Anies sebagai kandidat capres turun sejak Juli 2022.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, partainya bakal mengevaluasi Anies.

Demokrat pun mengusulkan agar deklarasi cawapres Anies dipercepat, setidaknya Juni 2023.

Baca juga: Cawapres Anies Tak Kunjung Diumumkan hingga Demokrat Desak KPP, NasDem: Tidak Semudah Itu

“Mengevaluasi, mengusulkan percepatan deklarasi,” kata Andi saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2023).

"Kalau jarak (elektabilitas) sudah cukup menganga, itu pasangannya juga akan berat," tuturnya.

Demokrat yakin, begitu cawapres diumumkan, basis pemilih Anies akan bergerak bersama untuk memenangkan bakal capres yang diusung Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Di sisi lain, Nasdem tak sepakat dengan pandangan Demokrat. Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Basari menilai, elektabilitas Anies turun bukan karena faktor cawapres yang tak kunjung diumumkan.

Dia bilang, deklarasi cawapres tak bisa dipatok waktu. Menurut Taufik, pengumuman cawapres harus memperhatikan dinamika politik yang terus berubah dan dinamis.

"Kita dinamis saja. Namanya politik kan bisa tiba-tiba ada sesuatu hal yang harus segera, (atau) bisa saja jadi mundur. Kayak gitu kan dinamislah, enggak bisa dipatok harus begini," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/6/2023).

Ketua Fraksi Nasdem di DPR Roberth Rouw juga menyentil Demokrat terkait ini. Dia mengingatkan bahwa keputusan-keputusan krusial berada di tangan para ketua umum partai.

"Kita enggak usah terlalu mendesak pimpinan, mereka yang tahu seperti apa. Strategi itu ada di tangan pimpinan, ya kan? Jadi jangan kita yang di bawah-bawah ini membuat rusuh kita," ujar Roberth saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6/2023).

Demokrat bakal hengkang?

Belakangan, Partai Demokrat diprediksi hengkang dari Koalisi Perubahan seandainya ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tak dipilih sebagai calon wakil presiden (cawapres) pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Lalu ke mana Demokrat akan bergabung?

“AHY dan Demokrat bisa saja bergabung dengan Gerindra untuk mendukung Prabowo,” kata Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, Jumat (9/6/2023) seperti dikutip dari Kompas.com.

Apakah otomatis AHY akan jadi Cawapres Prabowo?

Ari Junaedi mengatakan  belum tentu juga AHY dipilih jadi cawapres Prabowo jika bergabung dengan Gerindra.

Namun setidaknya dengan elektabilitas yang besar, potensi kemenangan Prabowo jauh lebih tinggi ketimbang Anies.

Dengan demikian, menurut dia, keuntungan politik yang ditawarkan kubu Gerindra lebih menjanjikan dibanding Koalisi Perubahan yang digagas Demokrat bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Kalaupun tidak jadi cawapres dari Prabowo, tentu bargain politik dari Gerindra akan jauh kebih baik dari Nasdem bagi yang sering menyepelekan Demokrat,” ujar Ari.

Ari pun menilai desakan Demokrat terhadap Koalisi Perubahan untuk mempercepat deklarasi cawapres Anies bermuatan politis.

Upaya itu diduga sebagai ancang-ancang Demokrat hengkang dari koalisi seandainya Anies tak menunjuk AHY sebagai calon RI-2.

Jika deklarasi cawapres dilakukan dalam waktu dekat dan bukan AHY yang dipilih, maka Demokrat masih punya cukup waktu mencari koalisi baru untuk berlabuh, yang dinilai lebih menguntungkan ketimbang Koalisi Perubahan.

Demokrat diyakini punya kalkulasi politik dan hitung-hitungan yang matang apakah tetap bertahan di poros Koalisi Perubahan, atau bermanuver di tengah terus merosotnya elektabilitas Anies.

“Ibarat di perdagangan saham, Demokrat harus mengambil langkah cepat, apakah akan melepas saham di tengah harga saham yang semakin merosot, ataukah tetap bertahan memiliki saham walau nantinya berpotensi mendatangkan kerugian,” kata Ari.

Ari melanjutkan, Demokrat memang terkesan masih belum maksimal dalam mendukung Anies. Ketimbang Anies, partai bintang mercy itu dinilai masih lebih banyak “menjual” AHY.

Ini terbukti dari banyaknya baliho-baliho yang mempromosikan AHY di berbagai daerah ketimbang memasarkan Anies.

“Demokrat terkesan ambigu, antara malu-malu menjual Anies, tapi terus menjajakkan AHY di setiap kesempatan,” tutur Dosen Universitas Indonesia itu.

Nasdem dan Demokrat Panas?

Seperti diketahui, Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bappilu DPP Partai Demokrat Andi Arief merespon sikap elite Partai NasDem yang menyindir partainya terkait pemilihan bakal cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024.

Andi Arief menanggapi pernyataan Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Nasdem Ahmad Ali yang menilai Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak terpilih menjadi cawapres Anies.

Dia menilai  tudingan NasDem itu terkesan  tak rela bila AHY dipilih  jadi cawapres Anies.

Ia bertanya ke NasDem apakah akan cabut dari Koalisi Perubahan jika Anies memilih AHY.

"Menurut Mat Ali (Ahmad Ali) gertakan Demokrat hanya untuk memaksakan AHY menjadi bakal cawapres Anies dan akan cabut dari koalisi bisa membuat kita berbalik tanya pada beliau. Jika Anies memilih AHY apakah Nasdem akan cabut dari koalisi?" tulis Andi Arief dalam akun twitternya @Andiarief__  seperti dikutip dari Kompas.TV pada Kamis (9/6/2023).

Tudingan NasDem

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai NasDEM Ahmad Ali menuding Partai Demokrat tengah mengancam akan hengkang jika AHY tak dipilih menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.

“Sebenarnya berterus terang saja, kalau bukan AHY jadi wakil mau mundur. Bilang saja begitu,” ujar Ali pada Kompas.com, Kamis (8/6/2023).

Ia mengatakan, jika Demokrat tidak berniat demikian, maka seharusnya partai berlambang mercy itu bisa mensosialisasikan Anies sebagai bakal calon presiden (capres) sejak saat ini.

Ali mengklaim tak banyak melihat materi sosialisasi atau baliho Partai Demokrat yang berisi foto Anies.

“Terus terang saya belum pernah melihat baliho Partai Demokrat, kader Partai Demokrat memasang foto Anies, kecuali fotonya AHY,” katanya.