Presiden Jokowi Cawe-Cawe di Pemilu 2024, Muhammadiyah: Pejabat Harus jadi Wasit yang Adil
Haedar memberikan pesan kepada seluruh pejabat termasuk yang duduk di eksekutif, legislatif hingga yudikatif.
Penulis: Rizki Sandi Saputra
Editor: Erik S
Laporan Reporter Tribunnews.com, Rizki Sandi Saputra
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir turut menanggapi soal pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam kontestasi Pemilu 2024 khususnya pada Pilpres mendatang.
Terkait hal itu, Haedar memberikan pesan kepada seluruh pejabat termasuk yang duduk di eksekutif, legislatif hingga yudikatif.
Baca juga: Bawaslu Tidak Mempermasalahkan Jokowi Cawe-cawe Jelang Pemilu 2024, Asal Bukan Sebagai Presiden
Kata dia, sejatinya para pejabat tidak hanya menjamin pemilu yang bermartabat tetapi juga untuk hindari konflik antar masyarakat.
"Pesan Muhammadiyah untuk seluruh pejabat yang punya posisi di dalam pemerintahan. Bagaimana agar pemilu ini itu bukan sekedar jurdil ya bermartabat dan berdaulat dalam konteks kemandirian tapi juga tidak menimbulkan proses konflik politik yang keras," kata Haedar kepada awak media di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (22/6/2023).
Dirinya menilai, konflik politik yang besar itu sangat berpotensi terjadi jika para pejabatnya tidak dapat menahan hawa nafsu dalam pemilu.
Bahkan kata dia, potensi terciptanya abuse of power atau penyelewengan kekuasaan juga bisa terjadi jika memang para pejabat terkesan terlalu terlibat dalam gelaran politik.
"Jadi hal yang dipesankan oleh Muhammadiyah itu jangan sampai abuse of power jangan sampai ada penyalahgunaan penguasaan," tutur dia.
Atas hal itu, Haedar meminta agar seluruh pejabat di pemerintahan termasuk Eksekutif, Yudikatif, Legislatif untuk bisa menahan posisinya dan bersikap netral dalam pemilu.
Baca juga: TePI Soroti Kekosongan Hukum yang Mengatur Cawe-cawe Presiden Dalam Pemilu
Jangan sampai, poin penting yang dikedepankan oleh Muhammadiyah itu justru menjadikan kesan buruk di publik terhadap sikap pejabat.
"Maka kita tetap mengimbau kepada seluruh institusi pemerintahan dalam eksekutif, legislatif, yudikatif termasuk di dalamnya TNI Polri untuk bisa memposisikan diri mengawal pemilu itu sebagai wasit dan pemimpin yang adil, itu poin penting kami," tukas Haedar.
