Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Politik Adi Prayitno merespons mandat yang diberikan kepada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin untuk memutuskan cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Adi mengatakan ada dua kemungkinan terkait mandat Prabowo kepada Cak Imin itu.

Pertama, Adi menduga mandat itu akan digunakan Cak Imin untuk memilih dirinya sendiri sebagai pendamping Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu, kata Adi, karena Gerindra dan PKB berkoalisi.

"Kedua, mandatnya itu bisa diberikan ke orang lain oleh Muhaimin Iskandar. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan politik rasional tentang elektabilitas atau persoalan-persoalan dinamika politik yang lainnya," kata  Adi Prayitno saat dihubungi, Rabu (12/7/2023).

Baca juga: Syarat PKB Bila Koalisi dengan PDIP: Cak Imin Cawapres!

Meski demikian, Adi menilai mandat untuk Cak Imin memutuskan cawapres Prabowo ini diberikan untuk menjaga PKB agar tak berpindah ke koalisi lain.

"Tapi secara prinsip mandat Prabowo ini kepada Cak Imin untuk memagari supaya Cak Imin itu tidak pindah ke lain hati," jelas Adi.

Menurut Ali godaan-godaan untuk Cak Imin berpindah ke koalisi lain tak bisa dipungkiri mulai berdatangan.

Satu diantaranya terkait rencana pertemuan Ketua Umum PKB itu dengan PDI Perjuangan sebagai partai yang mengusung capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

"Karena godaan-godaan terhadap Cak Imin kan juga belakangan mulai ada isu dan wacana soal bagaimana Cak Imin akan bertemu dengan PDIP," sambungnya.

Lebih lanjut, Adi menduga pertemuan Cak Imin dengan PDIP itu berkemungkinan menawarkan ajakan untuk PKB bergabung mendukung Ganjar Pranowo.

"Ya tentu pasti soal kemungkinan koalisi atau ajakan PKB dalam koalisi PDIP," tutur Adi Prayitno.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan, memberikan tanggapan mengenai pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Minggu (9/7/2023) kemarin.

Ia menuturkan bahwa pertemuan itu membahas beberapa hal penting terkait koalisi yang terbentuk antara kedua partai tersebut.

Menurutnya, pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai ungkapan keakraban dan penghormatan dari Prabowo terhadap Cak Imin yang baru pulang dari ibadah haji.

"Ini ekspresi keakraban sebagai penghormatan Pak Prabowo sebagai satu koalisi kepada Cak Imin karena abis pulang haji. Semangat yang utamanya itu," kata Daniel di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/7/2023).

Dalam pertemuan tersebut, kata dia, terjadi banyak pembahasan, tetapi yang paling penting adalah penegasan bahwa keputusan mengenai calon wakil presiden akan diambil oleh Cak Imin.

"Prinsipnya Pak Prabowo menyerahkan kepada Cak Imin yang memutuskan nanti siapa. Tapi dari konteks deklarasi kita akan menunggu momentum yang tepat sambil menunggu koalisi lain mengumumkan," ungkapnya.

Daniel juga menegaskan bahwa Cak Imin diberikan kewenangan dalam hal ini. Namun, ia menekankan bahwa ini bukan hanya soal kewenangan, melainkan komitmen untuk menjalankan kesepakatan bersama.

"Iya, itu kesepekatan awal. Memang bukan soal kewenangan tapi memang komitmen menjalankan kesepakatan bersama," jelasnya.

Ketika ditanya tentang masukan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait calon wakil presiden, Daniel Johan menjelaskan bahwa semua masukan akan diterima dengan baik.

Termasuk, kata dia, masukan baik dari pimpinan partai politik lain maupun tokoh masyarakat, hingga Jokowi. Namun, keputusan akhir akan menjadi hasil dari pembahasan antara kedua ketua umum, yaitu Prabowo dan Cak Imin.

Ia menjelaskan pertemuan antara Prabowo dan Cak Imin ini menunjukkan upaya kedua partai untuk mencapai kesepakatan yang kuat dalam membangun koalisi politik.

"Pada akhirnya ya nanti akan menjadi masukan yang menjadi bagian pembahasan dari kedua ketua umum, Pak Prabowo dan Cak Imin," pungkasnya.