Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan pesta demokrasi dalam Pemilu tahun 2024 bukan hanya milik penyelengara pemilu dan pemerintah saja. 

Pemilu 2024, kata dia, adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Sehinga, lanjut dia, seluruh pihak harus berkolaborasi bersama menjaga kelangsungan NKRI sebagai berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Pemilu 2024, lanjut dia, menentukan masa depan demokrasi Indonesia agar sistem demokrasi lebih berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. 

Hal tersebut disampaikannya saat menyampaikan sambutan dalam acara Senandung Pemilu Damai di Hotel Fairmont Jakarta pada Selasa (18/7/2023).

"Untuk menuju pemilu yang damai maka terlebih dahulu kita harus peka dan sigap untuk mengatasi indikasi akan kerawanan-kerawanan di dalam penyelenggaraan pemilu yang nantinya akan dapat menganggu jalannya tahapan pemilu," kata Mahfud.

Baca juga: Bawaslu Tak Batasi Jumlah Dana yang Dikeluarkan Peserta Pemilu untuk Iklan di Medsos

Mahfud mengatakan, narasi pemilu damai harus pula diartikan bukan perang politik, melainkan konsolidasi politik.

Jika narasi damai jarang dimunculkan ke tengah-tengah masyarakat maka, kata dia, mungkin saja nanti bisa terjadi ketidakstabilan dalam kondisi politik.

Tentunya, kata dia, narasi-narasi itu bisa dikemukakan oleh posisi masing-masing.

Ulama, kata dia, bisa bicara dari sudut keulamaan, polisi bisa bicara dari sudut keamanannya, anggota KPU bisa bicara dari sudut prosedur yang benar, sedangkan anggota Bawaslu bisa bicara dari sudut pengawasannya.

"Dan yang lain-lain sama, mengemukakan narasi dengan posisi masing-masing tetapi tujuannya damai, damai, damai, dan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita miliki atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa terjaga dengan baik," sambung dia. (*)