Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap kriteria calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pilihan pengusaha.

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengatakan, pengusaha akan cenderung mendukung pasangan yang memiliki latar belakang sebagai entrepreneur atau wiraswasta.

Hal itu ia sampaikan dalam acara diskusi berjudul "Kalkulasi Pasangan Capres Cawapres Harapan Pengusaha" di Jakarta Selatan, Senin (28/8/2023).

Baca juga: Partai Gelora Bakal Deklarasi Dukungan ke Prabowo sebagai Capres Akhir Pekan Nanti

"(Pengusaha) akan lebih yakin kalau nanti pasangan capres cawapres itu ada orang entrepreneur. Katakan kalau saat ini kita lihat ada tiga capres yang bukan latar belakang entrepreneur, nah kita harapkan nanti minimal pendampingnya adalah entrepreneur," kata Sarman.

"Saat ini kan (kandidat cawapres) ada Pak Sandi (Sandiaga Uno), Pak Erick (Thohir), dan Ketua Umum Kadin (Arsjad Rasjid) juga masuk. Atau mungkin ada pengusaha-pengusaha yang lain," lanjutnya.

Sarman mengatakan pengusaha akan lebih condong ke capres dan cawapres berlatar belakang entrepreneur karena berkaca pada era sekarang yang dipimpin Presiden Jokowi.

Menurut dia, Jokowi memahami psikologi pengusaha dan berbagai aspirasi dari dunia usaha dengan cepat direspon oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Termasuk menurut saya yang namanya undang-undang cipta kerja itu juga merespon bagaimana benang kusut birokrasi kita dalam sebuah perizinan. Karena apa? kementerian kita ini kan lebih suka kalo dia ada perizinan. Saya ga tau kenapa. Yang tidak terkait pun bila perlu harus ada izin," ujar Sarman.

"Nah itu kan dibongkar semua kan dengan Pak Jokowi. Kita ini jangan kebanyakan izin. Kebanyakan izin, tapi implementasinya ga jalan," sambungnya.

Kemudian, syarat capres-cawapres yang akan didukung pengusaha adalah memiliki keberlanjutan dan kesinambungan.

"Pengusaha itu butuh keberlanjutan dan kesinambungan. Makanya kami kalau mendengar kata 'perubahan', itu harus diterangkan juga kepada kami. Perubahan untuk keberlanjutan atau perubahan dari nol? Kalau semua dimulai dari nol, kapan kita sampai ke finsih?" ujar Sarman.

Ia menegaskan, bila satu pasangan capres-cawapres memiliki gagasan perubahan dalam rangka meneruskan keberlanjutan, pengusaha akan setuju dengan itu.

Namun, bila perubahan yang dimaksud misalnya seperti membatalkan undang-undang cipta kerja, pengusaha tak akan setuju.

"Jadi bagi kami pengusaha, kalau ada kata-kata 'perubahan', ya jargon perubahan, harusnya dijelaskan perubahan yang mana dulu nih. Ini kan perlu penjelasan lebih rinci kepada kami pengusaha," kata Sarman.

Kemudian, Sarman mengatakan pengusaha juga ingin capres-cawapres ini kelak memiliki pemerintahan yang pro kepada dunia bisnis dan usaha.

"Kenapa demikian? 80 persen ekonomi kita ini digerakkan oleh sektor swasta. Pmerintah hanya 20 persen. Dalam hal ini APBN," katanya.

Ia menginginkan pemerintahan yang memiliki kebijakan tidak menghambat dan memberikan keleluasaan pada pengusaha.

Lalu, Sarman menyebut capres dan cawapres juga harus memilki visi misi yang jelas dan pasti tentang masa depan ekonomi Indonesia, serta paham akan peluang dan tantangan perekonomian RI.

"(Capres-cawapres) yang mengerti akan peluang dan tantangan ekonomi Indonesia saat ini dan ke depan, dengan melihat kondisi ekonomi global, sehingga tidak salah untuk mengambil kebijakan," katanya.