TRIBUNNEWS.com - Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat, membantah soal tudingan yang mengatakan partainya mencuri start kampanye Pemilu 2024.

Ia mengatakan aksi tempel stiker dan video ajakan memilih bakal calon presiden (bacapres), Ganjar Pranowo, hanya sosialisasi.

"Bukan kampanye. Bukan, itu kan cuma sosialisasi, kan boleh," kata Djarot saat ditemui Kompas.com, Selasa (29/8/2023).

Soal aksi menempel stiker, Djarot menegaskan sudah dilakukan dengan meminta izin ke pemilik rumah.

"Nempel stiker, itupun dengan izin. Misalkan rumah kamu, hei boleh nggak saya tempel stikernya Pak Ganjar," imbuh dia.

Baca juga: Gibran Siap Diperiksa Bawaslu Buntut Tempel Stiker dan Video Ajak Pilih Ganjar: Kalau Salah Ya Salah

Djarot pun kembali menegaskan, aksi PDIP tersebut sama dengan pihak lain yang memasang baliho gambar caleg ataupun bacapres.

Ia menilai hal sedemikian rupa sah-sah saja asalkan tidak ada unsur pemaksaan.

"Sosialisasi kan boleh. Sama dengan yang lain, gambar dipasang di mana-mana."

"Asalkan apa, asalkan itu tidak ada unsur paksaan," tegasnya.

Tetapi, saat disinggung mengenai video ajakan memilih Ganjar yang sudah dihapus, Djarot mengaku tak tahu.

"Nggak tahu saya kalau itu (video dihapus)," ujar dia sambil berlalu.

Sebagai informasi, aksi PDIP menempel stiker dan membuat video ajakan memilih Ganjar yang melibatkan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, hingga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, menjadi sorotan.

PDIP dianggap mencuri start lantaran kampanye akan dilakukan secara serentak pada 28 November 2023 mendatang.

Hal ini termuat dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu 2024, dikutip dari Indonesia Baik.

Pakar hukum kepemiluan Universitas Indonesia (UI), Titi Anggraini, turut membenarkan soal aturan tersebut.

"Sudah jelas (PDIP curi start kampanye). Masa kampanye itu kan baru 28 November," kata Titi, Senin (28/8/2023).

Bawaslu Proses Video Ajakan Memilih Ganjar

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengungkapkan video PDIP yang mengajak memilih Ganjar Pranowo, sudah diproses pihaknya.

Baca juga: Nama Gibran Rakabuming Ternyata Turut Diusulkan jadi Cawapres Prabowo Subianto

Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya dugaan pelanggaran terkait Pemilu 2024.

"Sudah masuk di kami, sudah diproses di Surakarta. Sedangkan yang video, ini kan ada dua nih, yang video tuh bukan hanya Mas Gibran ya, bukan hanya Pak Bobby," kata Bagja di hadapan awak media, Selasa (29/8/2023).

"Ada di beberapa kepala daerah dan kemudian dalam video itu mengungkapkan ajakan."

"Nah, itu yang kami harapkan, ini kami lagi lakukan pengkajian dan juga ke depan seperti apa tindakannya jika terbukti melanggar," imbuhnya.

Meski video tersebut belum dapat dipastikan apakah melanggar aturan atau tidak, Bagja mengimbau kepada seluruh pihak, terutama kepala daerah, untuk berhati-hati supaya tak melakukan kampanye dini.

Ia menegaskan tahapan Pemilu 2024 saat ini masih dalam proses sosialisasi.

"Nah, sekarang kami imbau kepada teman-teman kepala daerah untuk tidak melakukan hal tersebut," ujarnya.

"Karena apa? Sekarang masih dalam tahap sosialisasi, ajakan itu tidak diperkenankan, mengajak itu tidak diperkenankan," tegas dia.

Gibran Siap Terima Sanksi

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka, mengaku siap menerima sanksi dari Bawaslu jika memang dinyatakan bersalah.

Hal ini terkait aksi dirinya menempelken stiker Ganjar pada 19 Agustus 2023 lalu.

Juga, ia yang tampil di video ajakan memilih Ganjar Pranowo.

Gibran juga menegaskan tak akan memberikan pembelaan jika aksinya itu memang benar dinyatakan mencuri start kampanye Pemilu 2024.

"Kapan saya memberikan pembelaan. Kalau salah ya salah. Yang memutuskan (salah atau tidak) Bawaslu aja," kata Gibran saat ditemui TribunSolo.com di Graha Paripurna DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Dibanding Gibran, Pengamat Nilai Erick Thohir Lebih Potensial jadi Cawapres Prabowo

Tak hanya itu, Gibran mengaku siap diperiksa Bawaslu.

Tetapi, ia menyebut hingga saat ini belum menerima surat panggilan.

"Belum. Saya tunggu aja suratnya ya. Kalau ada apa-apa, pemeriksaan kami siap," ujar dia.

Gibran lantas menjelaskan, aksi tempel stiker yang dilakukannya beberapa waktu lalu adalah arahan dari DPP PDIP.

Sebagai kader PDIP, Gibran mengatakan ia sudah meminta izin pada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, untuk menempelkan stiker di sela-sela jam kerja.

Ia pun menegaskan dirinya melakukan aksi tempel stiker sebagai kader PDIP, bukan juru kampanye.

"Di tanggal 19 Agustus menjalankan aktivitas itu (tempel stiker)."

"Saya tidak pernah mengklaim (sebagai) jurkam," tegas dia.

Karena mendapat sorotan, Gibran mengaku akan berkonsultasi dengan PDIP apakah aksi tempel stiker dapat dilanjutkan atau tidak.

Ia juga berencana akan berdiskusi dengan Bawaslu soal aksi tersebut.

Jika Bawaslu tak mengizinkan, maka Gibran juga tidak akan melanjutkan.

"Ya kita konsultasikan dengan Bawaslu. Kalau tidak boleh (tempel stiker), kita berhenti dulu," ujar Gibran.

"Ya nanti saya konsultasi lagi (ke PDIP), dilanjut apa nggak," pungkasnya.

Diketahui, PDIP telah menghapus video yang menampilkan Gibran Rakabuming Raka untuk memilih Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Baca juga: Video Gibran Ajak Coblos Ganjar Sudah Diproses Bawaslu

Video tersebut dihapus usai menuai kritikan dari sejumlah pihak lantaran dianggap mencuri start kampanye.

Meski demikian, Tribunnews.com masih menemukan video tersebut diunggah ulang oleh sejumlah akun di aplikasi X.

"Selamat siang, saya Gibran Rakabuming mengajak seluruh warga untuk berbondong-bondong ke TPS 14 Februari nanti untuk memilih PDI Perjuangan dan Pak Ganjar. Terima kasih," kata Gibran dalam video.

Sebagai informasi, video tersebut dibuat pada 2 Agustus 2023 lalu di Sekolah Partai PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

Menurut Gibran, seluruh kader PDIP yang mengikuti sekolah partai saat itu, diminta untuk membuat video serupa.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Mario Christian, TribunSolo.com/Ahmad Syarifudin, Kompas.com/Vitorio Mantalean)