Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas menegaskan tidak boleh ada satu partai politik (parpol) apapun yang mengklaim paling mewakili dan dekat dengan Nahdlatul Ulama (NU). 

Hal itu sekaligus menanggapi pernyataan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar yang menyindir ada tokoh NU yang lupa bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak partisan ke dalam kekuatan partai politik tertentu.

Baca juga: Pasca-Deklarasi Anies & Muhaimin, Warga NU dan Pendukung AMIN Bergerak Serentak di Berbagai Daerah

"Tidak boleh ada satu partai yang mengklaim paling NU, yang paling bermanfaat untuk NU dan seterusnya. Semua sama. Saya kira itu pesan Kiai Miftah tadi," kata Yaqut di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Ia mengingatkan bahwa NU terikat dengan khittah pada 1926. Artinya, NU tidak terikat dengan partai politik manapun.

"NU itu terikat pada khittah 1926. Yang artinya bahwa dia tidak atau mengambil jarak yang sama terhadap semua partai," jelasnya.

"Jadi nggak boleh ada yang klaim paling dekat NU, paling NU di antara yang lain nggak boleh," sambungnya.

Sebelumnya, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Miftachul Akhyar, menyindir ada tokoh NU yang lupa bahwa organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu tidak partisan ke dalam kekuatan partai politik tertentu.

Hal itu ia sampaikan dalam acara pembukaan, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Al Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, (18/9/2023).

Baca juga: Menhan Prabowo Dampingi Presiden Jokowi Hadir Pembukaan Munas dan Konbes NU

"Sepertinya ini ada yang lupa kalau Nahdlatul Ulama menjaga jarak, ya ibaratnya kura-kura di dalam perahu, pura-pura tidak tahu," kata Miftachul.

Ia menyinggung bahwa NU kini cukup ketat menertibkan internal mereka dan hal itu ia anggap wajar.

Ia berharap, seluruh kader NU, terutama anggota dan pengurus PBNU, supaya mematuhi keputusan bahwa NU tidak berpolitik praktis dan tidak partisan.

"Kita sudah tahu, bahkan pernah diputuskan dalam muktamar di Solo, muktamar ke-31 kalau tidak salah, bahwa bagaimana Nahdlatul Ulama menjaga jarak dengan partai politik, semua partai politik," tegas Miftachul.

Ia juga menyindir anggota yang memanfaatkan identitas NU untuk kepentingan politik praktis. Ia menyinggung adagium yang berlaku di NU bahwa NU memang tidak ke mana-mana, tapi bukan berarti mereka bebas ke mana saja.

Baca juga: 4 Tokoh Ini Masuk Bursa Cawapres Ganjar Pranowo, Puan Ungkap Tokoh NU Berpeluang

Sementara itu, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, menyampaikan bahwa para kiai tidak dilarang untuk mendeklarasikan sikap dan dukungan politiknya jelang Pemilu 2024.

"Prinsipnya sebagai lembaga tidak ikut-ikut, tapi kalau para kiai mau bersikap, ya, itu hak politik," kata Yahya di acara yang sama.

Tetapi, Yahya menegaskan, dukungan tersebut tidak boleh mengatasnamakan NU atas nama lembaga.