12 Wilayah Hukum Polda Sangat Rawan & Jadi Prioritas Selama Pelaksanaan Pemilu 2024, Ini Daftarnya
Ada 12 wilayah hukum kepolisian daerah (polda) yang menjadi prioritas pertama atau dinilai sangat rawan selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengungkapkan ada 12 wilayah hukum kepolisian daerah (polda) yang menjadi prioritas pertama atau dinilai sangat rawan selama pelaksanaan Pemilu 2024.
Penentuan wilayah prioritas ini dilakukan Polri berdasarkan tingkat kerawanan gangguan pada Pemilu 2024.
Baca juga: Viva Yoga Ungkit Dua Kali Jadi Anggota Pansus UU Pemilu: Perdebatan Usia Cawapres Tidak Krusial
Sebanyak 12 polda masuk kategori prioritas 1.
Berikut daftarnya:
- Wilayah hukum Polda Jawa Timur (Jatim)
- Aceh
- Sulawesi Tenggara (Sultra)
- Maluku
- Kalimantan Barat (Kalbar)
- Bali
- Jawa Tengah (Jateng)
- Metro Jaya
- Sumatra Utara (Sumut)
- Jawa Barat (Jabar)
- Sulawesi Utara (Sulut)
- Papua
Sementara itu, Firman menyebut ada 22 wilayah polda lainnya masuk katagori prioritas 2.
"Ada 22 polda masuk prioritas 2 merupakan polda yang rawan," ujarnya.
Diketahui dalam rangka pengamanan selama pelaksanan Pemilu 2024, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi mulai melaksanakan Operasi Mantap Brata per tanggal 17 Oktober 2023.
Kabag Anev Robinops Sops Polri Kombes Pol Muhammad Firman mengatakan, operasi ini akan digelar selama 222 hari.
"Untuk pelaksanaan Operasi Mantap Brata rencana akan digelar pada tanggal 17 oktober 2023, itu operasi sesuai rencana operasi akan digelar selama 222 hari," ujar Firman di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (11/10/2023).
Baca juga: Operasi Pengamanan Pemilu akan Dimulai Polri 17 Oktober 2023
Dalam pengerahan personel, Polri bakal menyesuaikan karakteristik dan kerawanan di masing-masing daerah.
Firman menjelaskan tujuan operasi ini untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban pada setiap tahapan Pemilu 2024.
KPU Yakin Pemilu 2024 Bakal Minim Konflik
Terpisah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yakin Pemilu 2024 bakal minim konflik. Sebab dalam rangkaian kali ini tidak serumit pemilu sebelumnya pada tahun 2019.
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengambil contoh Pemilu 2019 yang rangkaiannya dimulai dari Pilkada 2017 dan dilanjutkan Pilkada 2018.
"Lalu dimulainya tahapan pemilu 2019 di 2018. Sementara pemanasan situasi politiknya dimulai dari Pilgub DKI 2017 dan lanjut ke pilkada 2018," ujar Hasyim.
